KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya pengembangan sistem pembayaran, Bank Indonesia menyebut, masih ada tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan transaksi keuangan lintas negara
(cross border payment system). Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan beberapa tantangan yang dihadapi dan menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan. “Seperti harga yang mahal, lambat, akses yang terbatas, dan kurangnya transparansi,” tutur Perry dalam
Side Event G20 terkait Cross Border Payment, Kamis (14/7).
Dengan kondisi ini, Perry memandang pentingnya kerjasama di tingkat global. Apalagi, saat ini ada asa untuk meningkatkan ekonomi dan keuangan digital, termasuk meningkatkan digitalisasi demi menuju inklusi ekonomi dan keuangan, seperti remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM.
Baca Juga: Kerja Sama Singapura dan Thailand, Contoh Implementasi Cross Border Payment 5 ASEAN Sebetulnya, pembicaraan terkait
cross border payment ini bukanlah hal yang baru di G20. Menurut Perry, pada 2020, saat keketuaan Arab Saudi, G20 sudah meluncurkan peta jalan (
roadmap)
cross border payment sebagai panduan dalam mengembangkan konektivitas pembayaran. Nah, pembicaraan terkait ini kemudian dilanjutkan saat keketuaan Indonesia pada tahun 2022, dan bahkan menjadi salah satu agenda prioritas. Terdapat progres yang sudah terlihat. Contohnya lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang saat ini sudah memiliki kesepakatan bilateral terkait
cross border payment lewat
QR Code, Fast Payment, yang berlandaskan pada transaksi penggunaan mata uang lokal (LCS).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Transisi Energi Buka Peluang Investasi Baru di Sektor Hijau Ke depan, Perry menegaskan dalam kepemimpinan Indonesia, G20 akan terus mengakselerasi progres
cross border payment system dan bahkan melakukan harmonisasi protokol penukaran data, serta berkoordinasi dalam memonitor progres dalam
roadmap yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan BI adalah mengejar implementasi mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) untuk menembus batas itu, sehingga memang perlu adanya koordinasi dan pembicaraan lebih lanjut terkait CBDC yang mendukung pembayaran lintas batas. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli