JAKARTA. Rembesan gula rafinasi yang memukul para petani gula dinilai disebabkan tidak adanya ketegasan pemerintah pusat dalam menindak para pelakunya. "Kementerian Perdagangan ini terus memberikan izin impor, impor, impor, padahal stok cukup. Ini yang membuat penjualan gula tebu (petani) sulit," terang Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Ismed Hasan Putro, Kamis (22/5) seperti dikutip dari Kompas.com. Dia mengatakan, tidak adanya pembatasan gula asing yang masuk mengancam para petani tebu, dan malah memunculkan adanya kemungkinan perembesan. Ismed pun menegaskan, sampai hari ini tidak pernah ada ketegasan dari pemerintah pusat soal peredaran gula rafinasi. Namun demikian, menurutnya, ketidaktegasan pemerintah pusat dalam membatasi peredaran gula impor, seharusnya bisa ditegaskan oleh pemerintah daerah (pemda). Ismed mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, yang melarang peredaran gula impor. "Hanya Jatim yang berani malarang. Jabar, Jateng, enggak ada. Saya berharap Pak Aher sama Pak Ganjar bisa meniru Pak Karwo. Jadi, kalau pemerintah pusatnya mandul, diharapkan pemda bisa beraksi. Kan sudah ada otonomi daerah," tukasnya. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Gubernur diminta tegas tindak peredaran gula impor
JAKARTA. Rembesan gula rafinasi yang memukul para petani gula dinilai disebabkan tidak adanya ketegasan pemerintah pusat dalam menindak para pelakunya. "Kementerian Perdagangan ini terus memberikan izin impor, impor, impor, padahal stok cukup. Ini yang membuat penjualan gula tebu (petani) sulit," terang Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Ismed Hasan Putro, Kamis (22/5) seperti dikutip dari Kompas.com. Dia mengatakan, tidak adanya pembatasan gula asing yang masuk mengancam para petani tebu, dan malah memunculkan adanya kemungkinan perembesan. Ismed pun menegaskan, sampai hari ini tidak pernah ada ketegasan dari pemerintah pusat soal peredaran gula rafinasi. Namun demikian, menurutnya, ketidaktegasan pemerintah pusat dalam membatasi peredaran gula impor, seharusnya bisa ditegaskan oleh pemerintah daerah (pemda). Ismed mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, yang melarang peredaran gula impor. "Hanya Jatim yang berani malarang. Jabar, Jateng, enggak ada. Saya berharap Pak Aher sama Pak Ganjar bisa meniru Pak Karwo. Jadi, kalau pemerintah pusatnya mandul, diharapkan pemda bisa beraksi. Kan sudah ada otonomi daerah," tukasnya. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
