JAKARTA. Sejumlah kepala daerah mengaku ultimatum Jokowi untuk memangkas anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), akan berdampak besar pada keuangan daerah. Oleh karena itu, para kepala daerah berharap DAK tidak dipangkas.

Sebagai gantinya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku siap memenuhi permintaan Jokowi untuk membangun sistem pelayanan satu pintu dalam melayani izin investasi.

Ganjar bilang pihaknya memang sejalan dengan pemikiran Presiden yang berasal dari partai yang sama dengan dirinya itu. Sebab, pembangunan ekonomi di Jawa Tengah sangat membutuhkan peran investor. "Pelayanan perizinan, menjadi prioritas kita," ujar Ganjar, Selasa (4/11).

Hal serupa diungkapkan oleh Gubernur Banten Rano Karno yang menilai DAK dan DAU yang selama ini diterima provinsi paling timur Jawa itu selalu kurang. Sebab kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang memang besar.

Tanpa menyebut berapa dana yang diterimanya selama ini, Rano bilang dirinya justru berharap DAK dan DAU bisa bertambah. Oleh karenanya dia berniat meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Adapun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, perubahan alokasi DAU dan DAK memang tidak mudah. Karena harus merevisi Undang-undang Perimbangan Keuangan. Jadi, sistem reward and punishment itu bisa dilakukan ketika pemerintah mengajukan APBN dan APBN-P.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan