KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. California segera menantang deklarasi darurat nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendapatkan dana tembok perbatasan AS-Meksiko. Hal ini diungkapkan oleh Xavier Becerra, Jaksa Agung negara bagian pada Minggu (17/2).

Becerra mengatakan bahwa pihaknya akan menuntut pemerintahan Trump di pengadilan federal pekan ini. Dia berharap negara-negara bagian lain yang dikendalikan oleh Demokrat bergabung dengan upaya ini.

"Kami siap. Kami tahu sesuatu yang seperti ini mungkin terjadi. Dengan dengan negara-negara bagian lain, kami akan melanjutkan upaya ini," kata dia seperti dikutip Reuters.

Trump menyatakan darurat nasional pada Jumat (15/2) lalu setelah Kongres menolak pendanaan US$ 5,7 miliar untuk membangun tembok perbatasan yang merupakan janji kampanye Trump 2016.

Pernyataan darurat ini akan memungkinkan Trump mengalihkan dana yang dialokasikan oleh Kongres untuk keperluan lain, dalam hal ini membangun tembok.

Gedung Putih menyatakan bahwa Trump akan memiliki akses sekitar US$ 8 miliar. Hampir US$ 1,4 miliar akan dialokasikan untuk pagar perbatasan seperti yang telah disetujui Kongres pekan lalu. Pernyataan darurat Trump ditujukan untuk mendapatkan US$ 6,7 miliar untuk pembangunan tembok.

Becerra mengutip komentar Trump yang mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan ini, ini sebagai bukti bahwa deklarasi darurat ini rentan secara hukum. "Ini jelas menunjukkan bukan keadaan darurat, bukan hanya karena tidak ada yang percaya itu, tapi karena Donald Trump sendiri mengatakan tidak," kata dia.

Becerra dan Gubernur California Gavin Newsom telah menyatakan rencana untuk menuntut Trump. Keduanya berasal dari Partai Demokrat.

Becerra mengatakan bahwa California dan negara-negara bagian lain menunggu program mana yang akan kehilangan dana, untuk melihat efek deklarasi darurat. Dia menambahkan, California mungkin akan kekurangan pendanaan untuk layanan tanggap darurat, militer dan upaya untuk menghentikan perdagangan narkoba.

Jumat lalu, tiga pemilik lahan di Texas dan kelompok lingkungan telah melayangkan gugatan pertama terhadap langkah Trump. Para pemilik lahan ini mengatakan bahwa langkah Trump melanggar konstitusi dan melanggar hak-hak properti mereka.

Upaya hukum ini bisa memperlambat upaya Trump membangun tembok, tapi kemungkinan akan berakhir di Mahkamah Agung yang cenderung konservatif.

Stephen Miller, penasihat senior Gedung Putih mengatakan bahwa deklarasi Trump ini akan memungkinkannya membangun ratusan mil tembok pembatas hingga September 2020.

Editor: Wahyu T.Rahmawati