MOMSMONEY.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Breathe Cities dan Empatika menyelenggarakan Lokakarya Validasi: Studi Kebutuhan Inklusif dan Penilaian Kesetaraan untuk mendukung implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu di Jakarta, Kamis (12/5).

Acara ini bagian dari rangkaian studi kelayakan dan roadmap implementasi Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T).

Yakni, hasil kolaborasi dengan Program Breathe Cities Jakarta, sebuah inisiatif global dari Clean Air Fund, C40 Cities, dan Bloomberg Philanthropies yang diimplementasikan di Jakarta bersama Vital Strategies.

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, Kawasan Rendah Emisi Terpadu atau KRE-T bukanlah sekadar kebijakan tunggal.

Namun, juga rangkaian intervensi multi sektor yang ditujukan untuk menurunkan emisi, memperbaiki kualitas udara, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan inklusif.

KRE-T, jelasnya, merupakan kelanjutan komitmen Jakarta dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU).

Baca Juga: DLH Jakarta: Kualitas Udara Jakarta Selama Lebaran 2025 Lebih Baik

Adapun SPPU memiliki tiga fokus: peningkatan tata kelola, pengendalian emisi dari sumber bergerak seperti kendaraan, dan sumber tidak bergerak seperti industri.

"DLH DKI Jakarta terus mendukung kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak-pihak eksternal dalam mendukung inisiatif ini," kata Asep.

"Jakarta menargetkan tercapainya net zero emission pada tahun 2050, dan KRE-T dipandang sebagai salah satu terobosan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta.

City Advisor Breathe Jakarta dari C40 Cities Fadhil Firdaus mengatakan, upaya pengurangan emisi melalui KRE-T mempertimbangkan sektor-sektor lain, seperti sektor persampahan, bangunan gedung, energi, industri, tata guna lahan, hingga pengelolaan limbah.

"Dalam lokakarya ini, dilakukan perumusan strategi bagi kelompok marginal yang paling terdampak jika KRE-T dilaksanakan di beberapa lokasi potensial. Juga, strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang terpinggirkan," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News