Guru Besar UGM Setuju Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK, Ini Alasannya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan seluruh permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Permohonan ini diajukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Sidang pengucapan putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 digelar di MK pada Kamis (25/5/2023).

Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan UU KPK, menyatakan, "Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Dia didampingi oleh delapan hakim konstitusi.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan," bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat selama tidak dimaknai sebagai "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat selama tidak dimaknai sebagai "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

Menanggapi putusan tersebut, Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM), Nurhasan Ismail, menilai bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji dan memperbaiki rumusan norma.

Hal tersebut berkaitan dengan dengan 2 Pasal yang diuji materi :

Pertama, perubahan dalam Pasal 29 huruf e yang mengubah batas usia minimal dari 40 tahun menjadi 50 tahun, dengan tambahan kriteria "berpengalaman," masuk akal karena: (a) dengan batas usia minimal 50 tahun, diharapkan terdapat kematangan batin dan berpikir; (b) atau dengan pengalaman, dapat mengakomodasi orang-orang yang belum mencapai usia 50 tahun, namun sudah pernah memimpin KPK sebelumnya. Dengan pengalaman yang dimiliki, diharapkan kematangan batin dan berpikir semakin meningkat.

Baca Juga: Sesuai UU, Kemendagri Siapkan Pengisi Jabatan Kepala Daerah yang Kosong Kedua, Putusan MK dapat diberlakukan terhadap pimpinan KPK yang sekarang dengan pertimbangan bahwa jabatan yang sekarang berlangsung akan mengikuti peraturan yang berlaku pada masa jabatannya. Jika dalam masa berlangsungnya jabatan yang sekarang ini terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan maka jabatan harus tunduk pada perubahan ketentuan yang terjadi.

“Saya pribadi setuju pendapat kedua dengan pertimbangan lebih efisien dan beranologi pada masa pensiun Guru Besar yang sebelumnya hanya 65 tahun namun dalam perjalanan berubah menjadi 70 tahun. Konsekuensinya semua Guru Besar yang belum pensiun harus pensiun pada usia 70 tahun” ujarnya dalam keterangannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News