JAKARTA. Kontrak karya PT Freeport Indonesia tidak mencerminkan adanya kesetaraan posisi tawar bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pemerintah harus berani melakukan renegoisasi ulang kontrak tersebut. Hal ini disampaikan oleh Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Kamis (16/11).

"Ketika Kontrak Karya generasi pertama ditandatangani pemerintah di tahun 1967, pemerintah Indonesia berada dalam posisi tawar yang lemah (weak bargaining position)," ujarnya.

Menurutnya, Kontrak Karya yang ada diberlakukan sebagai "Lex Spesialis". Kondisi ini telah menyalahi doktrin hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak bisa dipertahankan.

XLSMART Ajak Ratusan Korporasi Bahas AI dan Cyber Security di BRAVO 500 Summit

“Hal itu bisa disanggah keberadaannya,” terang Hikmahanto. Tapi, ia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati jangan sampai membuat peraturan perundangan atau mengamendemen peraturan perundangan dengan maksud untuk mempermasalahkan kontrak.

"Jangan untuk memainkan. Ini tidak berlaku hanya pada satu pelaku usaha saja tapi untuk semua. Jadi tidak berkesan untuk menzolimi satu pihak saja," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News