KONTAN.CO.ID - JAKARTA.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan pemerintah di tengah tekanan global. Menurutnya, kondisi pasokan BBM saat ini berada di titik krusial dan berpotensi menjadi “pedang bermata dua” bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, namun di sisi lain tekanan fiskal dan gejolak eksternal semakin membatasi ruang gerak ekonomi.
Rahma menyebut, lonjakan harga minyak dunia yang menembus US$100 per barel, jauh di atas asumsi
Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$70 menimbulkan risiko besar terhadap pasokan.
Baca Juga: Dongkrak Daya Saing & Investasi Kawasan Industri, JIEP Genjot Infrastruktur Digital “Jika harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax akhirnya disesuaikan, dengan proyeksi naik hingga 15%, akan terjadi migrasi besar-besaran ke BBM subsidi. Migrasi ini berisiko memicu kelangkaan di SPBU,” kata Rahma kepada Kontan, Kamis (9/4/2026). Kondisi ini pada akhirnya akan mengganggu distribusi logistik dan transportasi, yang secara langsung memangkas produktivitas industri dan menurunkan angka PDB. Di sisi fiskal, pemerintah menghadapi tekanan berat akibat pelemahan rupiah yang sudah menyentuh Rp17.100 per dolar AS. Beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga ratusan triliun rupiah dan menggerus ruang belanja produktif. “Ini berisiko menimbulkan
crowding out, di mana anggaran untuk infrastruktur dan dukungan UMKM terdesak oleh subsidi energi,” ujarnya. Rahma juga mengingatkan, tekanan energi berpotensi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026. Selain inflasi tersembunyi akibat biaya logistik, ketidakpastian juga membuat investor cenderung menahan ekspansi. Dampaknya, risiko perlambatan ekonomi hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur semakin terbuka. Dalam kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih terukur, termasuk membuka opsi penyesuaian harga BBM. Menurutnya, menahan harga di tengah tekanan global justru berisiko memperdalam beban APBN dan meningkatkan ketergantungan pada utang. Namun, penyesuaian harga harus diikuti dengan skema kompensasi yang tepat sasaran. Jika kebijakan ini ditempuh, pemerintah perlu mengalihkan subsidi harga menjadi subsidi langsung agar tidak memicu kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Salah satu instrumen yang dinilai paling efektif adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbasis data terpadu, yang menyasar 40% kelompok masyarakat terbawah (desil 1–4). Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui transfer digital, seperti
e-wallet atau rekening bank, untuk meminimalkan kebocoran dan mempercepat distribusi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan subsidi pada sektor transportasi, baik logistik maupun angkutan umum, guna menahan dampak lanjutan (
second-round effect) terhadap inflasi, khususnya harga pangan. Kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah pemberian kuota khusus BBM bersubsidi bagi kendaraan pengangkut bahan pokok, serta kompensasi bagi pelaku usaha kecil dan pengemudi ojek online melalui skema voucher BBM agar daya saing tetap terjaga. Di sisi fiskal, penyesuaian tarif pajak juga menjadi penting. Pemerintah dapat mempertimbangkan penurunan tarif PPN atau pajak UMKM, serta pemberian insentif sementara (
tax holiday) bagi sektor manufaktur dan UMKM untuk meredam kenaikan biaya operasional akibat mahalnya energi. Selain kebijakan jangka pendek, ia juga menyoroti pentingnya langkah struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah didorong segera membangun cadangan strategis BBM (
strategic petroleum reserve), mempercepat pembangunan dan revitalisasi kilang domestik, serta mengurangi ketergantungan pada impor BBM jadi. Digitalisasi distribusi BBM juga dinilai krusial untuk memastikan kebijakan pembatasan, seperti kuota 50 liter per hari, berjalan efektif. Tanpa pengawasan terintegrasi, praktik penyalahgunaan seperti “
hopping” antar-SPBU masih berpotensi terjadi. Lebih jauh, Rahma menekankan pentingnya diversifikasi energi melalui percepatan transisi ke energi terbarukan dan kendaraan listrik. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kerja sama langsung antar pemerintah (
government-to-government) dengan negara produsen minyak untuk menjamin pasokan dan harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, ia menilai kebijakan pembatasan konsumsi seperti
work from home (WFH) tidak akan signifikan menekan konsumsi BBM. Bahkan, Menurutnya, kebijakan ini justru berpotensi mengganggu layanan publik karena berkaitan dengan kinerja aparatur negara. Selain itu, penerapan pembelajaran jarak jauh bagi siswa dinilai dapat menurunkan kualitas proses belajar.
“Malah justru akan meningkatkan orang lebih banyak menggunakan konsumsi BBM untuk menambah libur mereka,” kata Rahma. Dengan berbagai tekanan yang ada, Rahma menegaskan kunci kebijakan pemerintah ke depan terletak pada keseimbangan antara menjaga stabilitas fiskal, melindungi daya beli masyarakat, serta mempercepat transformasi energi nasional.
Baca Juga: Truk Impor China Tekan Pasar, Pemerintah Siapkan Aturan Pengetatan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
