KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong percepatan pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurut Ledia, percepatan pengangkatan tersebut juga dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah.

Baca Juga: 19 Tokoh Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional, Termasuk Kakek Presiden Prabowo Subianto

"Kita tahu bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan bahwa para guru yang menjadi ASN PPPK paruh waktu akan didorong dimaksimalkan untuk menjadi ASN PPPK penuh waktu," ujar Ledia, dikutip dari laman resmi DPR, Selasa (10/11/2026).

Ledia menegaskan, Komisi X DPR RI akan terus membahas mekanisme percepatan pengalihan status tersebut bersama pemerintah. Pembahasan juga mencakup pengalokasian formasi guru agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional.

"Kita sedang memikirkan bagaimana prosesnya agar bisa terjadi percepatan, tapi insya Allah ini jadi bagian yang sudah didiskusikan dan dipertimbangkan bersama supaya bisa secara tepat mengalokasikan memenuhi kekurangan guru kita dan kemudian memenuhi kesejahteraan guru di Indonesia," tambahnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah tuntutan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Pada Selasa (10/11/2026), Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Celios Bongkar Masalah di Balik Turunnya Angka Pengangguran Indonesia

Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Meski demikian, percepatan pengalihan status masih memerlukan pembahasan mekanisme dan pengalokasian formasi bersama pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News