KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan alasan pemerintah mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem Payment ID.

Menurutnya, langkah ini merupakan tuntutan zaman untuk mewujudkan proses penyaluran yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

“Iya, ini tuntutan lah ya. Memang hari ini kita supaya lebih transparan, bisa diikuti oleh siapa pun, lebih tepat sasaran, lebih efisien,” kata Gus Ipul di kantornya, Selasa (12/8/2025).

Saku Bareng Aplikasi Raya untuk Dukung Komunitas, Ajak Hingga 300 Anggota Menabung

Baca Juga: Mensos Temukan 100.000 Penerima Bansos Anomali: Ada ASN hingga Dokter

Ia menilai digitalisasi membawa banyak manfaat, meskipun di lapangan masih ditemukan tantangan, terutama bagi penerima bansos lanjut usia atau mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

“Itu tantangan-tantangan di lapangan,” ujarnya.

Wacana Payment ID saat ini sedang digarap secara serius oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), dengan Kementerian Sosial menjadi bagian dari tim.

Gus Ipul menyebut uji coba program ini sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga: Dana Bansos Mengendap di Rekening Dormant, Mensos: Otomatis Bakal Ditarik Lagi

“Dengan adanya digitalisasi penyaluran bansos itu Insya Allah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga akan lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak,” jelasnya.

Meskipun berbasis digital, mekanisme penyaluran tetap melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.

“Sama saja, ini kan digitalisasi. Jadi terhubung satu dengan yang lain. Ke depan, kalau bantuan untuk beli sembako, ada barcode-nya, hanya bisa untuk beli sembako,” tutur Gus Ipul.

Ia menegaskan, digitalisasi ini bukan untuk menggantikan Himbara, melainkan mengintegrasikan sistem agar penyaluran bansos semakin tepat guna.

“Himbara otomatis tetap dipakai,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News