KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan reformasi kesehatan untuk menghadapi bonus demografi.

“Reformasi kesehatan sangat penting karena itu menjadi ukuran sebuah negara apakah dia bisa tingkat resilience (ketahanan) nya tinggi atau tidak. Kesehatan sekarang sudah menjadi luxury goods, barang mewah,” kata Suharso dalam rapat Rapat Pembukaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021, Kamis (25/2).

Suharso mencontohkan, rata – rata pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Indonesia tidak optimal dalam melakukan upaya preventif dan promotif. Puskesmas lebih cenderung kuratif. Padahal, puskesmas esensinya diletakkan di garda terdepan untuk melakukan pencegahan, preventif, dan promotif. Preventif dan promotif ini harus diikuti oleh 9 tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas.

Baca Juga: Jokowi optimistis tahun 2021 menjadi masa kebangkitan Indonesia

“Catatan Bappenas, kalau berdasarkan standar Bappenas yang ketat, hanya 18% dari puskesmas di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat. Tetapi kalau kita longgarkan sedikit kira – kira sekitar 30%. Kita ingin nanti setidak – tidaknya naik pada tahun 2022 menjadi 71%,” ujar dia.

Suharso menyebut, terdapat 3 penyakit yang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian bersama bagi seluruh pemda dan masyarakat. Pertama, penyakit TBC (Tuberkulosis). TBC di Indonesia termasuk yang tinggi yakni di atas 330 penduduk per 100.000 penduduk. Saat ini sedang diupayakan turun pada level 238 penduduk per 100.000 penduduk. “Kita juara 3 untuk TBC setelah China dan India,” ucap dia.

Kedua adalah penyakit malaria. Suharso menyebut, Indonesia masih menjadi yang terbanyak kasus malaria di dunia. Pemerintah terus berupaya mengeliminasi sebaran penyakit malaria di Indonesia. “Kita bisa lakukan eliminasi. Kemarin baru sekitar 230 kabupaten/kota dari 270 kabupaten/kota. Kita akan naikkan 330 kabupaten/kota untuk tereliminasi penyakit malaria,” ujar dia.

Ketiga, penyakit kusta. Suharso mengatakan, Indonesia pernah mengumumkan bebas kusta oleh Presiden Suharto pada sekitar tahun 1980. Akan tetapi, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga di dunia penderita kusta setelah Brasil dan India. “Saya ingin meminta perhatian kepala daerah karena ini penting. Karena kehadiran dari bonus demografi jangan sampai kita mendapatkan lost generation ketika mendapat bonus demografi terpapar ketiga penyakit ini,” ucap dia.

Baca Juga: Resmi dilantik oleh Jokowi, Gubernur Sumbar janji genjot pengembangan UMKM

Lebih lanjut Suharso menekankan agar pelaksanaan imunisasi dasar lengkap harus menjadi perhatian kepala daerah. Kepala daerah mesti menjadi teladan bagi masyarakatnya terkait imunisasi tersebut. “Imunisasi dasar lengkap kita baru 57% secara nasional. Negara tetangga kita semua sudah di atas 90%. Kita ingin naik, dan kalau bisa pada tahun 2024 bisa benar – benar 100%,” ujar dia.

Suharso menyayangkan, masih terdapat provinsi dengan tingkat imunisasi dasar lengkap yang masih di tingkat 20%. Hal ini tentunya terbilang aneh karena Indonesia saat ini tengah menuju era industri 4.0 dan transformasi digital. “Jadi saya sekali lagi ingin mengajak semua untuk perhatian di situ. Karena seringkali kita lebih suka melihat bagaimana jalan dibangun. Tapi saat yang sama kita tidak tahu bayi – bayi kita terancam masa depannya,” tutur Suharso.

Selanjutnya: Ma'ruf Amin sebut pemerintah tengah godok aturan vaksinasi Covid-19 mandiri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi