KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah siap menghadapi potensi fenomena El Nino dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP). 

Hingga 20 Juli 2026, stok beras pemerintah di Perum Bulog telah mencapai 5,24 juta ton, sementara sejumlah komoditas strategis lainnya juga diklaim tersedia untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi El Nino sejak beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan.

Baca Juga: BGN: Ada Refocusing Penerima Manfaat, Kebutuhan Anggaran MBG Turun

"Tidak usah khawatir. El Nino yang dulu lebih dahsyat daripada sekarang. Kemarin katanya bulan empat, tapi banjir. Bulan lima, bulan enam banjir, bulan tujuh juga masih ada banjir," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).

Menurut Amran, prediksi El Nino yang berlebihan justru berpotensi membuat petani menunda masa tanam sehingga berdampak pada produksi pangan nasional.

"Saya sering katakan hati-hati (prediksinya). Kenapa? Petani takut tanam. Tolong pikirkan dampaknya. Ini ada El Nino Godzilla, bulan empat ternyata banjir. Alhamdulillah tidak jadi, tetapi bisa membuat petani takut tanam," katanya.

Berdasarkan data Bapanas, stok CPP dalam bentuk beras yang tersimpan di Perum Bulog mencapai 5,24 juta ton per 20 Juli 2026. 

Sementara itu, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tingkat provinsi tercatat 7.350 ton dan di tingkat kabupaten/kota mencapai 13.150 ton yang tersebar di 323 daerah.

Selain beras, pemerintah juga memiliki stok jagung pakan sebanyak 176.000 ton yang disalurkan kepada peternak unggas melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Cadangan pemerintah juga mencakup 1.000 kiloliter minyak goreng, 2.790 ton gula konsumsi, serta 38 ton daging ayam.

Untuk komoditas yang mudah rusak seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam ras, Bapanas menilai pasokan masih akan ditopang oleh produksi domestik yang diklaim mengalami surplus dibandingkan kebutuhan konsumsi sepanjang tahun.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Belum Ada Rencana Pangkas Anggaran Pertahanan

Di sisi harga, Bapanas mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan perkembangan harga pangan masih relatif terkendali. 

Hingga pekan ketiga Juli 2026, hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 34 provinsi lainnya mencatat penurunan. Pada level kabupaten/kota, terdapat 69 daerah yang mengalami kenaikan IPH, sementara 283 daerah mencatat penurunan.

Amran juga kembali menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada beras lebih cepat dari target pemerintah.

"Bapak Presiden minta kita sudah swasembada, rencana empat tahun, tapi alhamdulillah kita capai dalam waktu satu tahun. Sekarang sudah swasembada beras. Swasembada pangan juga sudah," ujarnya.

Ia menambahkan capaian tersebut turut diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 38 juta ton pada 2026, menjadikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Di saat yang sama, FAO mencatat indeks harga beras global (FAO All Rice Price Index/FARPI) pada Juni 2026 naik 3,2% dibandingkan bulan sebelumnya dan menjadi level tertinggi sejak Januari 2025. 

Kenaikan dipicu meningkatnya permintaan impor dari Filipina, terbatasnya pasokan Vietnam, tingginya ekspor India ke Afrika, serta kuatnya permintaan Thailand dari Malaysia. 

Baca Juga: BGN Ubah Sasaran MBG, Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas

Meski demikian, kenaikan harga global dinilai masih tertahan oleh melimpahnya pasokan India dan perlambatan perdagangan di Vietnam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News