KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan sejumlah arahan untuk dijadikan pegangan dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Terdapat tujuh arahan yang ditekankan Jokowi dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Pertama, Ia meminta jajarannya bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.

Dimana potensi belanja barang dan modal dan jasa di pemerintah pusat Rp526 triliun, dan daerah Rp535 triliun. Total ada Rp1.062 triliun plus potensi belanja BUMN Rp420 triliun.

"Jangan sampai, sekali lagi, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," tegas Jokowi dalam Musrembangnas secara virtual, Kamis (28/4).

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 5,3%-5,9%, Pemerintah Lakukan Konsolidasi Fiskal di 2023

Kedua, Jokowi juga meminta percepatan proses hilirisasi Industri yang dilakukan di dalam negeri. Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter sehingga nilai tambah akan meningkat berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

"Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, stop," katanya.

Ketiga, peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Menurutnya, pangan dan energi merupakan dua sektor yang sangat krusial ke depannya dan Indonesia memiliki potensi pada keduanya.

"Oleh sebab itu, sekali lagi tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif. Dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," ungkapnya.

Keempat, peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu, Jokowi meminta agar pelayanan perizinan terus disederhanakan dan dipercepat sehingga akan menarik investasi.

"Kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu, kita harus kreatif mencari sumber- sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi," jelasnya.

Kelima, tahun depan, pemerintah kembali memulai defisit di bawah 3% PDB sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena itu, Presiden meminta agar perencanaan betul-betul dirancang dengan rinci, detail, dan tepat. "Lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja makin baik makin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan," imbuhnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Belanja Pemerintah Diarahkan untuk Pembelian Produk Dalam Negeri

Keenam, agenda-agenda strategis diminta untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan. Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan.

"Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga up-skilling dan re-skilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," lanjutnya.

Terakhir, Presiden meminta jajarannya mempersiapkan pelaksanaan pemilu, yang tahapannya dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar" pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .