JAKARTA. Musim kemarau pada tahun ini diperkirakan akan mulai berlangsung lebih awal, yakni dari Februari hingga November. Karena itu, pada musim kemarau tahun ini, kebakaran hutan kembali berpotensi terjadi seperti tahun 2015. 

Untuk mencegah peristiwa serupa, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) telah menyiagakan sembilan desa sebagai ujung tombak pencegahan kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di sekitar konsesinya menjelang musim kemarau panjang tahun ini.

Presiden Direktur PT RAPP Tony Wenas mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan masyarakat dari sembilan desa yang menjadi mitra binaan untuk tetap waspada. Salah satunya, melakukan pemadaman serta melapor jika melihat adanya titik api guna mencegah meluasnya kebakaran. Menurut Tony, keterlibatan masyarakat desa sangat penting sebagai tindakan preventif mencegah meluasnya kebakaran.

Ia mengklaim, cara yang diterapkan RAPP tersebut merupakan langkah efektif mencegah terjadinya kebakaran hutan. "Ini juga sekaligus membangun kesadaran di tengah masyarakat untuk tidak membakar hutan," ujar Tony, Selasa (19/1).

Tony berjanji, untuk mendukung keterlibatan masyarakat, RAPP akan memberikan kompensasi dana sebesar Rp 100 juta jika desa mereka terbebas dari api. Dana itu nantinya dialokasikan untuk membangun infrastruktur desa. Tony mengatakan, tahun ini RAPP akan menggandakan peserta Desa Bebas Asap menjadi 18 dari 9 desa untuk menekan terjadinya kebakaran hutan di Riau.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Al Azhar menambahkan, kampanye masif dan proaktif untuk mencegah atau setidaknya mengurangi intensitas kebakaran, harus dimulai dari sekarang. 

Semua pihak harus berperan, termasuk kerjasama tripartit antara pemerintah, masyarakat, dan korporat. Pencegahan kebakaran di Riau pada tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Pihaknya bersyukur karena titik api di Riau tahun 2015 menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang dirilis BMKG, titik api di wilayah Riau jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah titik api di dua wilayah provinsi tetangga. Terhitung mulai September 2015, luasan yang terbakar mencapai 3.400 hektare (ha) atau lebih kecil dibandingkan 2014 yang mencapai 22.000 ha. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menganggar Rp 123 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 untuk penanganan asap akibat karlahut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan