KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Empat menteri kabinet Thailand akan menyerahkan surat pengunduran diri mereka pada pekan ini. Menteri Keuangan Thailand Uttama Savanayana mengatakan, dengan reshuffle, diharapkan akan mengantarkan tim baru untuk bisa mengelola ekonomi Thailand yang tengah menghadapi kontraksi terdalam dalam lebih dari dua dekade. Uttama baru-baru ini dilengserkan posisinya sebagai pemimpin Palang Pracharath, partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa di negara itu.

Seperti dikutip Reuters, Rabu (15/7), empat menteri Kabinet dan sekretaris perdana menteri akan menyerahkan surat pengunduran diri paling cepat pada  Kamis (16/7). Somkid Jatusripitak, wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas ekonomi, Menteri Energi Sontirat Sontijirawong dan Menteri Pendidikan Tinggi Suvit Maesincee akan mengajukan pengunduran diri mereka bersama dengan Uttama. 

Baca Juga: Bangkok Bank tertarik terapkan gaya retail banking Bank Permata di jaringan global

Kobsak Pootrakool, wakil sekretaris jenderal untuk perdana menteri, juga akan berhenti. Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha pekan lalu memang telah menegaskan bahwa pembicaraan tentang reshuffle dimulai di tengah "krisis ekonomi."

Kabinet baru harus berurusan dengan ekonomi yang menghadapi kontraksi tertajam dalam lebih dari dua dekade. Bergantung pada pariwisata dan ekspor, Thailand sedang menghadapi salah satu kontraksi ekonomi terburuk di Asia tahun ini, setelah pandemi Covid-19 menghentikan perjalanan wista dan perdagangan. 

Baca Juga: AS dan Thailand bertemu, untuk melawan pengaruh China di Asia Tenggara?

Bank sentral Thailand memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Thailand akan menyusut dengan rekor 8,1%. Perombakan yang akan datang akan menjadi yang pertama bagi pemerintah Prayuth setelah pemilihan pada tahun 2019. 

Prayuth, mantan kepala pasukan negara itu, memimpin kudeta militer pada tahun 2014. Ia memerintah sebagai kepala junta selama lima tahun dan kembali sebagai pemimpin setelah pemilihan yang disengketakan. Tahun lalu koalisinya terus memperketat cengkeramannya pada kekuasaan setelah membentuk pemerintahan. 

Editor: Rizki Caturini