JAKARTA. Kondisi ekonomi Indonesia belum juga menunjukkan gejala perbaikan, meskipun nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia ditutup di zona hijau, pada pukul 16.00 WIB kemarin, Rabu (21/8), indeks tercatat naik 1,04% menjadi 4.218,4. Namun meski IHSG bergerak positif, tidak halnya dengan nilai tukar rupiah yang masih mengalami depresiasi. Mata uang Garuda itu terus mengalami tekanan. Pada pukul 09.47 WIB pagi, Rabu (21/8), nilai tukar rupiah di pasar spot nyaris menembus Rp 11.000 dan berada di posisi Rp 10.959 per dolar Amerika Serikat (USD). Tak ingin kondisi bertambah buruk, Istana langsung memberikan respons. Kemarin presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan semua Menteri Perekonomiannya, yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, termasuk pula Menko Kesra Agung Laksono. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo turut serta dalam pembahasan langkah apa yang akan diambil Pemerintah. Usai menggelar rapat kabinet terbatas itu, SBY menyampaikan pandangannya mengenai kondisi terkini perekonomian Indonesia. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sudah diprediksi sebelumnya akan terjadi. "Saat itu saya sudah sampaikan menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2013 memang tidak mudah," kata SBY. Meski demikian, Ia berjanji akan bekerja keras mencari jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi di pasar keuangan mau pun di pasar modal. Untuk itu, menurutnya Pemerintah akan mengeluarkan sebuah paket kebijakan ekonomi untuk meredam gejolak yang lebih besar di pasar saham dan pasar uang, sehingga depresiasi rupiah tidak akan turun terlalu dalam. SBY bilang pihaknya tidak ingin kondisi yang buruk di pasar keuangan berdampak terhadap perkembangan industri di tanah air, yang bisa berakibat terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk itu, paket kebijakan yang akan dikeluarkan harus bisa meredam semua hal baik dari sisi nilai tukar maupun kesiapan industri tanah air menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. "Tentu permasalahan ekonomi bukan sekadar IHSG, nilai tukar, investasi dan pertumbuhan, tapi kami juga akan menjaga stabilitas harga, supaya rakyat memiliki daya beli barang dan jasa," katanya. Namun apa isi paket kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah, SBY tidak menyebutkannya. Ia hanya mengatakan saat ini teknis kebijakan itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pihak yang mengelola stabilitas fiskal dan moneter. Menteri Keuangan Chatib Basri, mengatakan presiden akan segera mengumumkan paket kebijakan yang akan diambil pada hari Jumat (23/8) mendatang. Namun Chatib memberikan sedikit bocoran mengenai kebijakan yang akan diambil itu, salah satunya adalah dengan melakukan Bond Stabilization Framework (BSF) yang mirip dengan kebijakan yang pernah diambil pada tahun 2008 lalu. Selain itu, Pemerintah juga akan memperbolehkan pembelian saham Perusahaan BUMN tanpa melalui proses rapat Umum Pemegang Saham.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hadapi krisis, pemerintah siapkan amunisi
JAKARTA. Kondisi ekonomi Indonesia belum juga menunjukkan gejala perbaikan, meskipun nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia ditutup di zona hijau, pada pukul 16.00 WIB kemarin, Rabu (21/8), indeks tercatat naik 1,04% menjadi 4.218,4. Namun meski IHSG bergerak positif, tidak halnya dengan nilai tukar rupiah yang masih mengalami depresiasi. Mata uang Garuda itu terus mengalami tekanan. Pada pukul 09.47 WIB pagi, Rabu (21/8), nilai tukar rupiah di pasar spot nyaris menembus Rp 11.000 dan berada di posisi Rp 10.959 per dolar Amerika Serikat (USD). Tak ingin kondisi bertambah buruk, Istana langsung memberikan respons. Kemarin presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan semua Menteri Perekonomiannya, yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, termasuk pula Menko Kesra Agung Laksono. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo turut serta dalam pembahasan langkah apa yang akan diambil Pemerintah. Usai menggelar rapat kabinet terbatas itu, SBY menyampaikan pandangannya mengenai kondisi terkini perekonomian Indonesia. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sudah diprediksi sebelumnya akan terjadi. "Saat itu saya sudah sampaikan menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2013 memang tidak mudah," kata SBY. Meski demikian, Ia berjanji akan bekerja keras mencari jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi di pasar keuangan mau pun di pasar modal. Untuk itu, menurutnya Pemerintah akan mengeluarkan sebuah paket kebijakan ekonomi untuk meredam gejolak yang lebih besar di pasar saham dan pasar uang, sehingga depresiasi rupiah tidak akan turun terlalu dalam. SBY bilang pihaknya tidak ingin kondisi yang buruk di pasar keuangan berdampak terhadap perkembangan industri di tanah air, yang bisa berakibat terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk itu, paket kebijakan yang akan dikeluarkan harus bisa meredam semua hal baik dari sisi nilai tukar maupun kesiapan industri tanah air menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. "Tentu permasalahan ekonomi bukan sekadar IHSG, nilai tukar, investasi dan pertumbuhan, tapi kami juga akan menjaga stabilitas harga, supaya rakyat memiliki daya beli barang dan jasa," katanya. Namun apa isi paket kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah, SBY tidak menyebutkannya. Ia hanya mengatakan saat ini teknis kebijakan itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pihak yang mengelola stabilitas fiskal dan moneter. Menteri Keuangan Chatib Basri, mengatakan presiden akan segera mengumumkan paket kebijakan yang akan diambil pada hari Jumat (23/8) mendatang. Namun Chatib memberikan sedikit bocoran mengenai kebijakan yang akan diambil itu, salah satunya adalah dengan melakukan Bond Stabilization Framework (BSF) yang mirip dengan kebijakan yang pernah diambil pada tahun 2008 lalu. Selain itu, Pemerintah juga akan memperbolehkan pembelian saham Perusahaan BUMN tanpa melalui proses rapat Umum Pemegang Saham.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
