JAKARTA. Menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015 mendatang, pemerintah dan asosiasi melihat perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat berkompetensi dengan buruh dari negara lain di sekitar Asean. "Pemerintah Asean bisa bersepakat memberikan daya saing yang baik kepada pekerja tetapi tentunya untuk hal-hal yang lain juga, tentunya berdampak pada Asean komunity itu sendiri," kata Reyna Usman, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi disela-sela seminar menciptakan buruh berkualitas hadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 di Gedung Apindo Selasa (17/12). Menurut dia, beberapa tenaga kerja di Indonesia berada di sejumlah kawasan Asean, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. "Ini menjadi receive country," ucapnya. Reyna melihat, untuk pertumbuhan tenaga kerja di kawasan Asean, perlu adanya kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan menjaga tingkat stabilitas menghadapi pasar bebas. "Oleh karena itu perlu dilakukan kesepakatan tentang negatif list," ucapnya. Menurut dia, negatif list ini nantinya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap negara masing-masing sehingga dapat diketahui negara-negara mana saja yang dapat menerima tenaga kerja asing, dan yang tidak dapat menerima. Sejauh ini, Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asean masih melakukan pembicaraan mengenai negatif list ini agar dapat mengetahui negara mana saja yang dapat menerima tenaga kerja dari negara kawasan Asean lainnya. "Antara lain dengan Singapura kita masih berbeda standar, Singapore masih ingin adanya hal-hal yang perlu mereka protec tetapi kita juga tentunya tenaga kerja di indonesia dari segi kuantitas tidak mengkhawatirkan tetapi dari segi kualitas itu perlu lebih dimaksimalkan," ucapnya. Untuk itu, perlu adanya peran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat khususnya lembaga pelatihan untuk bersama-sama dalam meningkatkan kualitas dari para tenaga kerja. Reyna menambahkan, untuk daftar negatif yang ditutup di Indonesia sendiri seperti Human Resource (HR) karena posisi tersebut merupakan inti dari sebuah perusahaan atau lembaga. "Jangan sampai itu dimasuki asing," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hadapi Mea perlu peningkatan SDM berkualitas
JAKARTA. Menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015 mendatang, pemerintah dan asosiasi melihat perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat berkompetensi dengan buruh dari negara lain di sekitar Asean. "Pemerintah Asean bisa bersepakat memberikan daya saing yang baik kepada pekerja tetapi tentunya untuk hal-hal yang lain juga, tentunya berdampak pada Asean komunity itu sendiri," kata Reyna Usman, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi disela-sela seminar menciptakan buruh berkualitas hadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 di Gedung Apindo Selasa (17/12). Menurut dia, beberapa tenaga kerja di Indonesia berada di sejumlah kawasan Asean, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. "Ini menjadi receive country," ucapnya. Reyna melihat, untuk pertumbuhan tenaga kerja di kawasan Asean, perlu adanya kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan menjaga tingkat stabilitas menghadapi pasar bebas. "Oleh karena itu perlu dilakukan kesepakatan tentang negatif list," ucapnya. Menurut dia, negatif list ini nantinya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap negara masing-masing sehingga dapat diketahui negara-negara mana saja yang dapat menerima tenaga kerja asing, dan yang tidak dapat menerima. Sejauh ini, Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asean masih melakukan pembicaraan mengenai negatif list ini agar dapat mengetahui negara mana saja yang dapat menerima tenaga kerja dari negara kawasan Asean lainnya. "Antara lain dengan Singapura kita masih berbeda standar, Singapore masih ingin adanya hal-hal yang perlu mereka protec tetapi kita juga tentunya tenaga kerja di indonesia dari segi kuantitas tidak mengkhawatirkan tetapi dari segi kualitas itu perlu lebih dimaksimalkan," ucapnya. Untuk itu, perlu adanya peran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat khususnya lembaga pelatihan untuk bersama-sama dalam meningkatkan kualitas dari para tenaga kerja. Reyna menambahkan, untuk daftar negatif yang ditutup di Indonesia sendiri seperti Human Resource (HR) karena posisi tersebut merupakan inti dari sebuah perusahaan atau lembaga. "Jangan sampai itu dimasuki asing," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
