KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang agar tetap waspada, antisipatif, dan responsif di tengah risiko ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan 3 strategi untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian tersebut.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Wahyu Utomo menyakini ketidakpastian tahun ini akan diwarnai sejumlah permasalahan, seperti tekanan geopolitik, ancaman resesi, hingga persiapan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Wahyu menyebut perlu adanya strategi yang disiapkan dalam APBN 2023 untuk mengantisipasi ketidakpastian itu.

Dia menerangkan strategi pertama, yakni merancang APBN 2023 sebagai shock absorber untuk menyerap risiko, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Standard Chartered Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,1% pada 2023

"APBN juga harus bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun ini jangan sampai mundur, tetapi tetap makin menguat," ucap dia dalam acara Diskusi Publik: Urgensi Reformasi Subsidi Energi, Selasa (14/2)

Selain itu, kata dia, APBN harus tetap dijaga dalam kondisi yang sehat sehingga fungsi shock absorber bisa berjalan dengan optimal.

Strategi kedua, Wahyu menerangkan APBN juga dijadikan instrumen untuk menjaga agar transformasi ekonomi tetap berjalan. 

"Jadi, reformasi yang sudah dijalankan diharapkan bisa berjalan dengan efektif, seperti UU HPP, HKPD, hingga P2SK," kata dia.

Meski menghadapi berbagai ketidakpastian, Wahyu menyebut APBN 2023 juga dirancang untuk menjaga terlaksananya berbagai program-program prioritas terkait stunting, kemiskinan ekstrem, persiapan pemilu, Program Strategis Nasional (PSN), dan Ibu Kota Negara (IKN). 

Terakhir, dia mengatakan pemerintah juga harus mempunyai strategi mitigasi risiko yang lebih solid. Caranya dengan mengendalikan defisit dan utang, kemudian menyediakan buffer yang cukup memadai, serta penguatan payung hukum untuk menjaga fleksibilitas APBN. 

Baca Juga: Ada Pembayaran Utang, ULN Swasta Menurun di Kuartal IV-2022

Selain itu, melakukan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Adapun hal lainnya melakukan penguatan spending better dan automatic adjustment yang mana berfungsi sebagai katup pengaman.

Meski akan dihadapi ketidakpastian, Wahyu juga menyebut Indonesia harus optimis menjalani 2023. Hal itu dilihat dari kinerja perekonomian yang belakangan tampak positif.

"Tampak dari pemulihan ekonomi menguat, laju inflasi moderat, hingga kinerja APBN 2022 yang sangat positif," ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi