Hadapi Sejumlah Tantangan Ekonomi, Prabowo Dinilai Perlu Langkah Strategis



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih baik dan stabil. 

Namun, ia menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dari pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depan.

Menurut Teguh, meskipun ekonomi Indonesia saat ini terjaga, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain deflasi selama lima bulan berturut-turut, penurunan jumlah kelas menengah sekitar 9,5 juta orang, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta ketidakpastian ekonomi global. 


Baca Juga: Prabowo Lantik Irfan Yusuf Jadi Kepala Badan Penyelenggara Haji

"Waspada lebih baik daripada terlena," ungkap Teguh dalam keterangan resminya pada Selasa (22/10).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia solid, dengan inflasi yang rendah dan stabil. 

Meski demikian, deflasi tercatat sebesar 0,12% pada September 2024, menjadikannya deflasi kelima berturut-turut dalam tahun ini, sekaligus yang terburuk dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penurunan daya beli masyarakat terlihat dari jumlah kelas menengah yang menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Selain itu, jumlah PHK mencapai 53.993 pekerja pada Oktober 2024, terutama di sektor manufaktur di provinsi Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Targetkan Pembangunan 3 Juta Rumah per Tahun, Ini Kata Pengamat

Teguh juga menggarisbawahi risiko eksternal, termasuk ketidakstabilan akibat konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah. 

"Berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Harapannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025," ujarnya.

Untuk kebijakan jangka pendek, Teguh menyarankan penundaan implementasi PPN 12% dan perluasan bantuan sosial bagi kelas menengah yang terdampak PHK. Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintahan baru harus fokus pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal.

Baca Juga: Begini Harapan Kadin Terhadap Para Menteri di Kabinet Merah Putih

Ia juga menekankan pentingnya menjaga optimisme masyarakat dengan transisi pemerintahan yang mulus dan komunikasi yang baik. Pemerintah baru diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi penurunan jumlah kelas menengah serta menjaga data ekonomi yang akurat hingga tingkat daerah. 

"Pemerintah sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif," tutupnya.

Selanjutnya: Laba Bersih Pengelola Cinema XXI (CNMA) Tumbuh Double Digit per Kuartal III-2024

Menarik Dibaca: Ramalan BMKG Cuaca Besok Rabu (23/10) di Yogyakarta Tidak Ada Hujan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli