KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, DPR dan pemerintah tidak akan melakukan revisi APBN 2025, meski penerimaan pajak tengah tertekan.

Padahal, beberapa asumsi makro diprediksi akan meleset, yang bisa memengaruhi pendapatan, belanja, defisit, dan utang negara.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina memperkirakan, beberapa asumsi makro di APBN 2025 seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran akan lebih buruk dari yang diperkirakan.

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

“Sementara itu, asumsi harga minyak bumi akan lebih rendah dari perkiraan, ini positif karena kita adalah net importer minyak bumi yang besar,” ujar Wijayanto kepada Kontan.co.id, Selasa (20/5).

Baca Juga: Menkeu: Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro 2026 Hadapi Tantangan Berat

Dengan perubahan itu, Wijayanto memperkirakan, pendapatan negara akan jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan.

“Sementara, pengeluaran sulit ditekan akibat program-program besar yang mahal,” tegasnya.

Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar. “Konsekuensinya, defisit akan melebar dan penerbitan utang akan lebih besar dari perkiraan dalam APBN,” ucap Wijayantp.

Wijayanto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan berada di level 4,6%-4,7%. "Sementara, defisit akan mendekati batas maksimal 3% PDB,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News