KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kondisi fiskal Indonesia sepanjang 2025 tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (14/7) yang membahas tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025, Purbaya menyoroti sejumlah indikator yang menunjukkan ketahanan fiskal, mulai dari pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, hingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

"Kita patut bersyukur, di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7).

Baca Juga: Bahlil Segera Keluarkan SK Subsidi BBM Nelayan Rp 15.000/Liter, Ini Ketentuannya

Purbaya menyampaikan ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% secara tahunan (year on year/yoy), ditopang konsumsi rumah tangga yang meningkat 4,98% dan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,09%. Sementara itu, inflasi tetap terjaga pada level 2,92%.

Di sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,85% pada Agustus 2025 dari 4,91% setahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 8,25% dari 8,57%.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi setiap kuartal sepanjang 2025 dengan total anggaran Rp 110,7 triliun. Stimulus tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, program perumahan, program magang, hingga diskon tiket transportasi.

Selain itu, defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3% yang diatur dalam undang-undang. Sementara rasio utang pemerintah berada di level 40,54% terhadap PDB, jauh di bawah batas aman 60%.

Purbaya juga menegaskan kualitas pengelolaan keuangan negara tetap terjaga. Hal itu tercermin dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan opini ini menurutnya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Baca Juga: Purbaya Pastikan APBN Lebih Tepat Sasaran, Pengawasan Program MBG Diperketat

"Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK," tegas Purbaya.

Ia menambahkan, sinergi pemerintah dan DPR dalam menjaga disiplin fiskal juga mendapat pengakuan dari Standard & Poor's (S&P) Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News