KONTAN.CO.ID - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendorong pemerintah mengembangkan industri perkoperasian Indonesia dengan manajemen yang modern dengan pendekatan digital.

Sultan mengatakan Koperasi adalah Soko guru perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang penting untuk dikembangan. Terutama mengembangkan lebih banyak koperasi produksi di setiap daerah bahkan desa.

"Kami mendorong pemerintah memperbanyak koperasi produksi di tingkat desa melalui BUMDes. Koperasi produksi dapat menjadi pendukung utama program-program andalan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis hingga program transmigrasi", ujar Sultan kepada awak media di Hotel Sultan Jakarta pada Jum'at (27/12).

Digitalisasi Layanan JKN Lewat Mobile JKN Sangat Efisien Membantu Tiara

Menurutnya, koperasi produksi perlu dibangun bersama oleh beberapa kementerian dan lembaga teknis, bukan hanya kementerian koperasi. Agar koperasi dapat tumbuh sebagai mesin ekonomis di sektor pertanian, periksa dan UMKM di daerah.

"Agar lebih efektif, koperasi harus dikembangkan secara gotong royong lintas sektor, naik kementerian pertanian, perikanan, kondisi dan tentunya kementerian koperasi dan UMKM", tegasnya.

Selain itu, lanjut ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah juga perlu mendorong Peningkatan kapasitas manajerial koperasi dengan melibatkan talenta-talenta muda dan pendekatan digitalisasi.

Sultan mencontohkan, di beberapa negara maju seperti New Zealand, koperasi produksi memiliki valuasi bisnis yang justru lebih unggul daripada korporasi bisnis lainnya.

"Di Indonesia, kita sudah memiliki percontohan koperasi produksi di beberapa daerah. Di Jawa Barat misalnya ada koperasi susu sapi yang sudah cukup baik. Ke depan kita perlu kembangkan koperasi produksi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi", terangnya.

Selain itu, Ketua DPD RI ke-6 itu berharap Musyawarah nasional dewan koperasi Indonesia kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan dan Inovasi dalam pengembangan koperasi Indonesia yang maju, produktif dan modern.

Baca Juga: DPD Minta Dana Otonomi Khusus DKJ Masuk APBN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News