KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menegaskan pentingnya menjaga independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat Islam Indonesia.

Menurut Haedar, independensi BPKH mutlak diperlukan agar pengelolaan dana haji tetap aman, kuat, dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pemberdayaan umat secara langsung.

Baca Juga: Ada Musim Haji, Perjalanan Wisatawan RI ke Luar Negeri Naik 24,2% pada Juni 2025

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

“BPKH harus tetap berpisah dan independen. Dana umat dikelola kuat, tajam, dan tepat sasaran untuk memberdayakan umat,” ujarnya saat penandatanganan nota kesepahaman antara BPKH dan PP Muhammadiyah dalam keterangannya pada Kamis (31/7/2025).

Haedar juga mendorong agar BPKH mengutamakan program-program prioritas yang memiliki dampak konkret bagi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.

Ia menekankan pentingnya menghindari pendekatan simbolik yang minim efek langsung bagi kebutuhan riil umat.

“Harus ada program-program utama atau pilihan yang memberikan dampak langsung kepada umat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haedar menyoroti perlunya revitalisasi program keumatan yang berbasis komunitas. Menurutnya, penguatan peran BPKH di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan harus berpijak pada kebutuhan aktual masyarakat.

“Kita perlu revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas,” tambah Haedar.

Baca Juga: Antrean Haji di Indonesia hingga 47 Tahun, Apa Solusinya?

Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa dana haji tidak hanya harus dikelola secara aman dan produktif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pembangunan umat secara berkelanjutan.

Dengan menjaga independensinya, BPKH diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola yang amanah dan transparan demi kemaslahatan bersama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News