JAKARTA. Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) berbuntut panjang. Ihwalnya, politikus di Kebon Sirih ingin menggulirkan hak interpelasi untuk mempertanyakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena dianggap bermasalah. Langkah sebagian anggota DPRD DKI Jakarta yang mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk hak interpelasi ini tak luput menyulut reaksi. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Rio Sambodo menyebut manuver politik ini tidak objektif dalam menyikapi masalah KJS. "Upaya pengumpulan tanda tangan untuk hak interpelasi ini justru mendapat serangan balik dari masyarakat yang kritis," katanya kepada KONTAN, Minggu (26/5). Asal tahu saja, isu hak interpelasi yang bisa berujung pemakzulan tersebut diungkapkan Asyraf Ali, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar. Ia mengklaim sudah ada 30 anggota DPRD DKI yang meneken hak interpelasi terhadap Jokowi.
Hak interpelasi program KJS, DPRD tak punya solusi
JAKARTA. Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) berbuntut panjang. Ihwalnya, politikus di Kebon Sirih ingin menggulirkan hak interpelasi untuk mempertanyakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena dianggap bermasalah. Langkah sebagian anggota DPRD DKI Jakarta yang mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk hak interpelasi ini tak luput menyulut reaksi. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Rio Sambodo menyebut manuver politik ini tidak objektif dalam menyikapi masalah KJS. "Upaya pengumpulan tanda tangan untuk hak interpelasi ini justru mendapat serangan balik dari masyarakat yang kritis," katanya kepada KONTAN, Minggu (26/5). Asal tahu saja, isu hak interpelasi yang bisa berujung pemakzulan tersebut diungkapkan Asyraf Ali, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar. Ia mengklaim sudah ada 30 anggota DPRD DKI yang meneken hak interpelasi terhadap Jokowi.