JAKARTA. Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) berbuntut panjang. Ihwalnya, politikus di Kebon Sirih ingin menggulirkan hak interpelasi untuk mempertanyakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena dianggap bermasalah. Langkah sebagian anggota DPRD DKI Jakarta yang mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk hak interpelasi ini tak luput menyulut reaksi. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Rio Sambodo menyebut manuver politik ini tidak objektif dalam menyikapi masalah KJS. "Upaya pengumpulan tanda tangan untuk hak interpelasi ini justru mendapat serangan balik dari masyarakat yang kritis," katanya kepada KONTAN, Minggu (26/5). Asal tahu saja, isu hak interpelasi yang bisa berujung pemakzulan tersebut diungkapkan Asyraf Ali, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar. Ia mengklaim sudah ada 30 anggota DPRD DKI yang meneken hak interpelasi terhadap Jokowi.
Menurut Rio, rekannya di DPRD DKI tidak perlu memperpanjang polemik KJS dengan menggalang interpelasi meski itu hak dewan.Lagi pula, warga Jakarta menyambut positif KJS terbukti dari survei Indopolling, tingkat kepuasan program ini mencapai 85%. "Artinya KJS ini adalah program pro rakyat yang sangat dibutuhkan rakyat," tegasnya. Jokowi sendiri santai menanggapi rencana hak interpelasi soal KJS. "Jika mau impeachment (pemakzulan), ya nggak apa-apa, saya siap. Mereka punya hak yang banyak, mulai dari budgeting, interpelasi, dan hak lainnya," ucap Jokowi.
