KONTAN.CO.ID - BOSTON. Pemerintahan Trump tidak dapat memaksa universitas negeri di 17 negara bagian AS untuk menyerahkan sejumlah besar data sehingga dapat memeriksa apakah mereka telah berhenti mempertimbangkan ras sebagai faktor penerimaan, demikian putusan seorang hakim federal pada hari Jumat (3/4).

Hakim Distrik AS F. Dennis Saylor IV di Boston mengeluarkan perintah sementara atas permintaan jaksa agung Demokrat negara bagian tersebut, yang menggugat persyaratan pelaporan data baru yang diadopsi Departemen Pendidikan dalam survei yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari perguruan tinggi.

Departemen tersebut meminta data penerimaan selama tujuh tahun mengenai ras dan jenis kelamin siswa untuk melacak kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Agung tahun 2023 yang mengakhiri tindakan afirmatif di pendidikan tinggi.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Iran Tolak Mentah-Mentah Tawaran Gencatan Senjata AS selama 48 Jam

Jaksa Agung New York, Letitia James, menyambut baik putusan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "sekolah seharusnya tidak perlu terburu-buru untuk menghasilkan informasi sensitif selama bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum."

Departemen Pendidikan tidak menanggapi permintaan komentar.

Negara-negara bagian, yang juga termasuk California dan Massachusetts, menggugat bulan lalu, dengan alasan bahwa implementasi survei yang terburu-buru membuat universitas rentan terhadap kesalahan yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan mereka menghadapi sanksi dan penyelidikan atas praktik mereka.

Departemen tersebut meminta data melalui survei Sistem Data Pendidikan Pascasarjana Terintegrasi yang dibuat atas arahan Presiden Donald Trump, seorang Republikan. 

Dalam memorandum bulan Agustus, ia mengutip kurangnya data untuk menilai apakah ras tetap menjadi faktor penerimaan mengingat "penggunaan yang merajalela" oleh universitas atas apa yang disebutnya "proksi rasial tersembunyi."

Saylor memutuskan bahwa Departemen Pendidikan memiliki wewenang hukum untuk mencari data tersebut, tetapi ia mengatakan bahwa "cara yang terburu-buru dan kacau" dalam mengadopsi persyaratan baru tersebut menyebabkan departemen tersebut tidak berinteraksi dengan universitas secara tepat mengenai masalah yang mereka antisipasi.

Masalah-masalah tersebut diperparah oleh upaya pemerintah untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sehingga hanya sedikit karyawan di Pusat Statistik Pendidikan Nasional yang tersisa untuk mengelola survei setelah pemutusan hubungan kerja, kata hakim tersebut.

Setelah negara-negara bagian menggugat, Saylor, yang diangkat oleh Presiden Republik George W. Bush, mengeluarkan perintah penahanan sementara yang memperpanjang batas waktu bagi sekolah-sekolah mereka untuk menyelesaikan survei hingga hari Senin sementara ia mempertimbangkan kasus tersebut.

Pada hari Selasa, ia mengeluarkan perintah serupa yang memperpanjang tenggat waktu bagi puluhan universitas negeri dan swasta lainnya sementara ia mempertimbangkan apakah mereka juga layak mendapatkan perintah pengadilan.

Baca Juga: Kendalikan Selat Hormuz: Senjata Iran Lebih Dahsyat dari Nuklir?