KONTAN.CO.ID - MINNESOTA. Seorang hakim federal Minnesota pada Sabtu (31/1/2026), menolak untuk memerintahkan penghentian penindakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Minneapolis, dalam gugatan oleh pejabat negara bagian yang menuduh agen federal melakukan pelanggaran hak sipil secara luas.

Hakim Distrik AS Kate Menendez di Minneapolis mengeluarkan putusan tersebut. Gugatan yang diajukan Kantor Jaksa Agung Minnesota bertujuan untuk memblokir atau mengendalikan operasi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang mengirim ribuan agen imigrasi ke Minneapolis-St. Paul. Kebijakan Trump ini memicu protes selama berminggu-minggu dan menyebabkan pembunuhan dua warga negara AS oleh agen federal.

Trump mengatakan, ia telah memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk "dalam keadaan apa pun" tidak terlibat dalam protes di kota-kota yang dipimpin oleh Partai Demokrat kecuali mereka meminta bantuan federal atau properti federal terancam.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Menendez diangkat oleh mantan Presiden Demokrat Joe Biden.

Baca Juga: Khawatir Soal Likuiditas, Harga Bitcoin Jatuh ke Bawah US$ 80.000

Menendez mencatat bahwa pengadilan banding federal baru-baru ini menangguhkan perintah yang jauh lebih sempit yang membatasi taktik Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS di Minnesota. “Jika perintah pengadilan itu terlalu berlebihan, maka perintah yang dipermasalahkan di sini — menghentikan seluruh operasi — tentu akan berlebihan,” tulisnya seperti dikutip Reuters.

Gugatan tersebut menuduh agen federal melakukan profiling rasial terhadap warga negara, menahan warga negara yang sah secara tidak sah selama berjam-jam, dan memicu ketakutan dengan taktik yang kasar.

Jaksa Agung Minnesota, Keith Ellison, seorang Demokrat, juga menuduh pemerintahan Trump menargetkan Minnesota karena kebencian terhadap kecenderungan politik Demokratnya.

Pemerintahan Trump mengatakan operasi tersebut bertujuan untuk menegakkan hukum imigrasi federal sesuai dengan kebijakan presiden Republikan tersebut. Beberapa pejabat pemerintah mengatakan peningkatan jumlah imigran akan berakhir jika Minnesota menyetujui tuntutan tertentu, termasuk mengakhiri perlindungan hukum bagi orang-orang yang tinggal di AS tanpa izin resmi.

“Kami jelas kecewa dengan putusan pengadilan hari ini, tetapi kasus ini masih dalam tahap awal dan masih banyak jalan hukum yang harus ditempuh, jadi kami akan terus berjuang,” kata Ellison dalam sebuah pernyataan.

Ketegangan di Minneapolis-St. Paul meningkat setelah pembunuhan Renee Good pada 7 Januari, yang ditembak di dalam mobilnya oleh seorang agen imigrasi federal dalam insiden yang terekam dalam video amatir yang beredar luas. Penembakan fatal Alex Pretti oleh seorang agen Patroli Perbatasan pada 24 Januari semakin memperparah ketegangan.

Pemerintahan Trump membela para agen tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri. Tetapi video-video kejadian tersebut menimbulkan keraguan terhadap narasi tersebut dan memicu seruan agar para agen tersebut dituntut secara pidana. Otoritas federal menolak untuk bekerja sama dengan investigasi penegak hukum setempat terkait pembunuhan tersebut.

Baca Juga: Jensen Huang Tegaskan Nvidia Akan Berinvestasi Besar ke OpenAI

Trump dan Gubernur Demokrat Minnesota, Tim Walz, mengatakan mereka berbicara pada hari Senin dan melakukan percakapan yang produktif tentang meredakan ketegangan.

Trump telah mengerahkan petugas penegak hukum federal ke beberapa kota dan negara bagian yang sebagian besar diperintah oleh Demokrat, termasuk Los Angeles, Chicago, Washington, D.C., dan Portland, Oregon. Dia mengatakan tindakannya diperlukan untuk menegakkan hukum imigrasi dan mengendalikan kejahatan, tetapi Demokrat menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaannya sebagai penegak hukum federal tertinggi.