KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Hakim di Malaysia mengungkapkan, mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak yang dipenjara memiliki ikatan yang tak terbantahkan dengan seorang buronan keuangan yang dituduh memainkan peran sentral dalam penggelapan besar-besaran dari dana negara 1MDB. Pernyataan ini diungkap menjelang putusan dalam persidangan terbesar sejauh ini dalam skandal miliaran dolar tersebut. Mengutip
Reuters, Jumat (26/12/2025), penyelidik Malaysia dan AS mengatakan setidaknya US$ 4,5 miliar dicuri dari 1Malaysia Development Berhad, sebuah
fund manager negara yang didirikan bersama oleh Najib pada tahun 2009 saat menjabat. Lebih dari US$ 1 miliar diduga masuk ke rekening yang terkait dengan Najib.
Pengadilan tinggi Malaysia sedang memutuskan apakah akan menghukum Najib atas empat dakwaan korupsi dan 21 dakwaan pencucian uang yang melibatkan transfer ilegal sekitar 2,2 miliar ringgit (US$ 539 juta) dari 1MDB.
Baca Juga: Baht Thailand Jadi Mata Uang Terkuat Asia 2025, Ringgit Malaysia Ikuti Tren Hakim diperkirakan akan mengumumkan putusannya pada hari Jumat nanti. Najib, 72 tahun, telah dipenjara sejak Agustus 2022, ketika pengadilan tertinggi Malaysia menguatkan vonis korupsi atas penerimaan dana ilegal dari unit 1MDB. Hukuman penjara 12 tahunnya dalam kasus itu dikurangi setengahnya tahun lalu oleh dewan pengampunan. Najib berulang kali mengatakan bahwa ia disesatkan oleh pejabat 1MDB dan buronan keuangan Jho Low, yang telah didakwa di Amerika Serikat atas peran sentralnya dalam kasus tersebut. Low, yang keberadaannya tidak diketahui, telah membantah melakukan kesalahan.
Kisah Khayalan
Dalam pembacaan putusan yang sedang berlangsung, Hakim Collin Lawrence Sequerah mengatakan bahwa beberapa saksi selama persidangan menggambarkan Low sebagai orang yang dekat dengan Najib dan seorang penasihat yang sering memberikan arahan tentang transaksi 1MDB atas namanya. "Bukti-bukti mengungkapkan ikatan dan hubungan yang jelas antara Najib dan Low, yang bertindak sebagai wakil dan perantara perdana menteri saat itu dalam urusan 1MDB," kata hakim. "Harus dipahami bahwa terdakwa... berada di puncak proses pengambilan keputusan terkait masalah 1MDB," kata Sequerah. "Untuk mempercayai bahwa para pejabat bawahannya dalam hierarki akan dengan sengaja dan sadar berkonspirasi melawan perdana menteri yang sedang menjabat, bersama dengan Jho Low yang bahkan tidak memegang posisi resmi di 1MDB, akan melampaui imajinasi ke ranah fantasi belaka."
Baca Juga: Pengadilan Tolak Tahanan Rumah, Mantan PM Malaysia Najib Razak Hadapi Vonis 1MDB Najib tahun lalu meminta maaf karena salah menangani skandal tersebut saat menjabat. Jika terbukti bersalah, Najib dapat menghadapi hukuman penjara maksimal antara 15 tahun dan 20 tahun untuk setiap dakwaan, serta denda hingga lima kali lipat nilai penggelapan yang diduga. Dalam pembelaannya, Najib menyatakan bahwa Low dan pejabat 1MDB lainnya telah menyesatkannya dengan membuatnya percaya bahwa dana yang disetorkan ke rekeningnya adalah sumbangan dari keluarga kerajaan Saudi. Sequerah mengatakan argumen Najib tidak masuk akal dan sebagai perdana menteri dan menteri keuangan, ia seharusnya memiliki semua sumber daya yang tersedia untuk memverifikasi dan mengautentikasi asal usul dana tersebut.
Baca Juga: Skandal 1MDB: Mantan PM Malaysia Najib Razak Hadapi Dua Putusan Penting Pekan Ini Ia juga menolak surat-surat yang diajukan oleh Najib yang diduga berasal dari keluarga kerajaan Saudi mengenai sumbangan tersebut, dengan mengatakan bahwa surat-surat itu tidak didukung oleh bukti dokumenter lain dan kemungkinan besar palsu. “Kesimpulan yang tak terbantahkan adalah bahwa narasi donasi Arab tidak berdasar... bukti-bukti secara jelas menunjukkan bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari dana 1MDB,” kata Sequerah.
Uji Stabilitas Pemerintah
Putusan ini datang hanya beberapa hari setelah pengadilan lain menolak permohonan Najib untuk menjalani hukuman penjara di bawah tahanan rumah - sebuah keputusan yang kembali memicu ketegangan dalam pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat ini.
Partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), berkampanye melawan Anwar dalam pemilihan umum 2022 tetapi bergabung dengan koalisinya untuk membentuk pemerintahan setelah pemilihan berakhir dengan parlemen yang buntu. Beberapa pemimpin UMNO menyatakan kekecewaan atas keputusan hari Senin, sementara yang lain marah dengan unggahan media sosial oleh beberapa anggota koalisi Anwar yang merayakan putusan tersebut. Pada hari Selasa, Anwar menyerukan "ketenangan," dan mendesak semua pihak untuk menerima "putusan pengadilan dengan "kesabaran dan kebijaksanaan penuh."
