JAKARTA. Keputusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keppres tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi, membuktikan bahwa kebijakan pemerintah mengandung kelemahan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Sarifuddin Sudding menanggapi keputusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keppres Nomor 87/P tentang tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi. “Keputusan PTUN itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa produk yang dikeluarkan pemerintah banyak mengandung kelemahan. Ada unsur ketergesa-gesaan dan lebih parah lagi menimbulkan pertentangan antar peraturan perundang-undangan,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (24/12). Sudding menegaskan, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga harus menghormati putusan PTUN itu. Selain itu majelis hakim PTUN juga telah mewajibkan Presiden untuk mencabut keppres dan menerbitkan keppres baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Saya melihat, keputusan PTUN sudah didasari pertimbangan hukum sesuai alat bukti para pihak,” ujar dia. Sudding juga sepakat dengan pertimbangan hakim yang berpendapat pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida dilakukan melalui penunjukan langsung. Sehingga, tanpa melalui tata cara pencalonan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif seperti yang diamanatkan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebelumnya, PTUN DKI Jakarta membatalkan Keppres terkait pengangkatan Patrialis dan Maria sebagai hakim MK. Pihak penggugat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menilai ada proses yang salah dalam pengangkatan calon hakim konstitusi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hakim MK dibatalkan, kebijakan pemerintah lemah
JAKARTA. Keputusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keppres tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi, membuktikan bahwa kebijakan pemerintah mengandung kelemahan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Sarifuddin Sudding menanggapi keputusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keppres Nomor 87/P tentang tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi. “Keputusan PTUN itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa produk yang dikeluarkan pemerintah banyak mengandung kelemahan. Ada unsur ketergesa-gesaan dan lebih parah lagi menimbulkan pertentangan antar peraturan perundang-undangan,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (24/12). Sudding menegaskan, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga harus menghormati putusan PTUN itu. Selain itu majelis hakim PTUN juga telah mewajibkan Presiden untuk mencabut keppres dan menerbitkan keppres baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Saya melihat, keputusan PTUN sudah didasari pertimbangan hukum sesuai alat bukti para pihak,” ujar dia. Sudding juga sepakat dengan pertimbangan hakim yang berpendapat pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida dilakukan melalui penunjukan langsung. Sehingga, tanpa melalui tata cara pencalonan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif seperti yang diamanatkan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebelumnya, PTUN DKI Jakarta membatalkan Keppres terkait pengangkatan Patrialis dan Maria sebagai hakim MK. Pihak penggugat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menilai ada proses yang salah dalam pengangkatan calon hakim konstitusi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
