JAKARTA. Majelis Hakim Pengadilan Palembang yang menangani gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) harus menyiapkan tenaga. Pasalnya, mereka bakal dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait tidak prefesional dalam menjalani profesinya sebagai Hakim.

"Kami melaporkan ke Komisi Yudisial karena tidak profesional dalam memputus suatu perkara," kata Aradilla Caesar Peneliti Indonesia Corruption Wacth (ICW) di kantornya, Rabu (6/1).

Syahrul Fitra, Peneliti Koalisi Anti Mafia Hutan menilai, hakim yang menangani perkara tersebut tidak mengerti tentang hukum lingkungan hidup serta tidak mempertimbangkan fakta yang sudah ada. 

Dukung KLHK dan WCD 2025, NHM Gelar Bersih-bersih bersama Mitra Lokal

Sayangnya, pelaporan hakim tersebut tidak disertai dengan rekam jejak Majelis Hakim untuk memperkuat laporan.

Alasan pelaporan tersebut dimulai setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memutuskan menolak gugatan yang diajukan KLHK ke PT BMH terkait pembakaran hutan. 

Dalam penolakannya, Hakim Parlas Nababan menimbang, pihak KLHK tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang disebutkan dalam gugatan.

Tidak terima dengan putusan Majelis Hakim, KLHK bakal mengajukan banding. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho mengaku saat ini mereka sedang menunggu salinan putusan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News