JAKARTA. PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk, harus melalui proses Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU), untuk menyelesaikan utang kepada krediturnya. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Jumat (12/10) lalu, memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh salah satu kreditur Humpus, PT Jasamindo Sapta Perkasa. Menurut majelis hakim yang dipimpin oleh Heru Susanto, Humpus terbukti memiliki utang jatuh tempo kepada Jasamindo sebesar Rp 1,75 miliar. Utang tersebut muncul atas biaya perawatan dua buah kapal yang tidak kunjung dibayarkan. Adapun jatuh tempo utang tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Selain itu, hakim menilai tudingan Jasamindo yang menyebutkan Humpus memiliki utang kepada kreditur lain, yaitu PT Santa Bahtera, senilai Rp 500 juta telah terbukti. “Mengingat permohonan PKPU sudah memenuhi syarat seperti yang dikatakan Undang-undang, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon,” kata Heru, Jumat (12/10). Setelah memutuskan untuk menetapkan Humpus berada dalam PKPU, majelis hakim selanjutnya menunjuk pengurus PKPU, yaitu William Edward Daniel. majelis juga menetapkan Kartim Khaeruddin sebagai hakim pengawas untuk memimpin jalannya rapat kreditur dalam PKPU sementara nanti. Atas putusan tersebut, kuasa hukum Humpus Imran Nating mengaku kecewa. Menurutnya putusan ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi kliennya. Ia beralasan, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan status kliennya sebagai perusahaan yang masih berjalan. “PKPU ini lebih kejam, dibandingkan putusan pailit karena kami tidak mungkin mengajukan kasasi, atau upaya hukum perlawanan apa pun,” kata Imran. Oleh karena itu, Imran bilang, pihaknya hanya bisa mendorong Humpus untuk mengajukan composition plan, atau proposal perdamaian dalam rapat kreditur nanti. Pasalnya, hanya dengan cara itulah Humpus bisa terhindar dari kerugian yang lebih besar, yaitu pailit. Imran juga bilang, dalam menyusun composition plan nantinya, Humpus akan mempertimbangkan banyak hal agar bisa diterima sebagai win-win solution.
Hakim tetapkan Humpus Intermoda dalam PKPU
JAKARTA. PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk, harus melalui proses Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU), untuk menyelesaikan utang kepada krediturnya. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Jumat (12/10) lalu, memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh salah satu kreditur Humpus, PT Jasamindo Sapta Perkasa. Menurut majelis hakim yang dipimpin oleh Heru Susanto, Humpus terbukti memiliki utang jatuh tempo kepada Jasamindo sebesar Rp 1,75 miliar. Utang tersebut muncul atas biaya perawatan dua buah kapal yang tidak kunjung dibayarkan. Adapun jatuh tempo utang tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Selain itu, hakim menilai tudingan Jasamindo yang menyebutkan Humpus memiliki utang kepada kreditur lain, yaitu PT Santa Bahtera, senilai Rp 500 juta telah terbukti. “Mengingat permohonan PKPU sudah memenuhi syarat seperti yang dikatakan Undang-undang, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon,” kata Heru, Jumat (12/10). Setelah memutuskan untuk menetapkan Humpus berada dalam PKPU, majelis hakim selanjutnya menunjuk pengurus PKPU, yaitu William Edward Daniel. majelis juga menetapkan Kartim Khaeruddin sebagai hakim pengawas untuk memimpin jalannya rapat kreditur dalam PKPU sementara nanti. Atas putusan tersebut, kuasa hukum Humpus Imran Nating mengaku kecewa. Menurutnya putusan ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi kliennya. Ia beralasan, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan status kliennya sebagai perusahaan yang masih berjalan. “PKPU ini lebih kejam, dibandingkan putusan pailit karena kami tidak mungkin mengajukan kasasi, atau upaya hukum perlawanan apa pun,” kata Imran. Oleh karena itu, Imran bilang, pihaknya hanya bisa mendorong Humpus untuk mengajukan composition plan, atau proposal perdamaian dalam rapat kreditur nanti. Pasalnya, hanya dengan cara itulah Humpus bisa terhindar dari kerugian yang lebih besar, yaitu pailit. Imran juga bilang, dalam menyusun composition plan nantinya, Humpus akan mempertimbangkan banyak hal agar bisa diterima sebagai win-win solution.
