JAKARTA Kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mendapat giliran kedua menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR-RI. Halim yang kini menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI mengusung enam isu yang perlu dibenahi oleh bank sentral.Enam isu tersebut di antaranya adalah penataan ulang struktur perbankan melalui stratifikasi sistem perbankan menjadi kelompok bank besar, bank menengah, dan bank kecil. Termasuk keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kedua, pembenahan sistem pengawasan perbankan. Halim menilai, sistem pengawasan perbankan yang selama ini sudah diterapkan oleh BI masih perlu penyempurnaan. "Pengawasan perlu disempurnakan. Kita butuh sistem pengawasan yang lebih mengedepankan risiko yang dihadapi oleh perbankan. Jadi, pendekatannya perlu diubah dari compliance based (kepatuhan atas aturan) menjadi risk based (berdasarkan risiko yang dihadapi oleh perbankan)," jelas Halim di hadapan Komisi Keuangan DPR-RI, Rabu (5/5).Perubahan juga perlu dilakukan oleh pengawasnya. Halim menilai, paradigma pengawas perbankan perlu didorong lebih forward looking. "Pengawas harus bisa mendeteksi lebih awal risiko dengan melakukan stress test, juga bisa mengantisipasi perkembangan ke depan. Ini perlu pemahaman dinamika secara makro," paparnya.Masalah penegasan aturan juga perlu menjadi pembenahan ke depan. Halim mengungkapkan, masih banyak aturan yang sifatnya ambigu yang menggantungkan diri pada penilaian subyektif si pengawas. "Ada baiknya dilakukan pemboikotan atau dan klasifikasi aturan supaya bisa lebih jelas tindakan apa yang harus diambil oleh pengawas," kata Halim.Halim juga menyoroti masih perlunya pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dengan mengedepankan kombinasi pendekatan mikro prudential dan makro prudential agar bisa saling bersinergi. Terakhir, Halim menyinggung soal perlunya mendorong perluasan akses pembiayaan terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. "Juga oleh kalangan sektor usaha yang produktif namun tergolong unbankable," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Halim Soroti Pembenahan Pengawasan Bank
JAKARTA Kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mendapat giliran kedua menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR-RI. Halim yang kini menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI mengusung enam isu yang perlu dibenahi oleh bank sentral.Enam isu tersebut di antaranya adalah penataan ulang struktur perbankan melalui stratifikasi sistem perbankan menjadi kelompok bank besar, bank menengah, dan bank kecil. Termasuk keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kedua, pembenahan sistem pengawasan perbankan. Halim menilai, sistem pengawasan perbankan yang selama ini sudah diterapkan oleh BI masih perlu penyempurnaan. "Pengawasan perlu disempurnakan. Kita butuh sistem pengawasan yang lebih mengedepankan risiko yang dihadapi oleh perbankan. Jadi, pendekatannya perlu diubah dari compliance based (kepatuhan atas aturan) menjadi risk based (berdasarkan risiko yang dihadapi oleh perbankan)," jelas Halim di hadapan Komisi Keuangan DPR-RI, Rabu (5/5).Perubahan juga perlu dilakukan oleh pengawasnya. Halim menilai, paradigma pengawas perbankan perlu didorong lebih forward looking. "Pengawas harus bisa mendeteksi lebih awal risiko dengan melakukan stress test, juga bisa mengantisipasi perkembangan ke depan. Ini perlu pemahaman dinamika secara makro," paparnya.Masalah penegasan aturan juga perlu menjadi pembenahan ke depan. Halim mengungkapkan, masih banyak aturan yang sifatnya ambigu yang menggantungkan diri pada penilaian subyektif si pengawas. "Ada baiknya dilakukan pemboikotan atau dan klasifikasi aturan supaya bisa lebih jelas tindakan apa yang harus diambil oleh pengawas," kata Halim.Halim juga menyoroti masih perlunya pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dengan mengedepankan kombinasi pendekatan mikro prudential dan makro prudential agar bisa saling bersinergi. Terakhir, Halim menyinggung soal perlunya mendorong perluasan akses pembiayaan terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. "Juga oleh kalangan sektor usaha yang produktif namun tergolong unbankable," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News