JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera mengaku tidak heran dengan pernyataan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrachman Ruki yang menyatakan bahwa ada intervensi dalam laporan audit investigasi mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Politisi PKS Indra mengatakan, bahwa dalam proses audit investigatif yang dilakukan BPK, diduga terjadi intervensi dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin dirugikan. Menurut Indra, dapat dipastikan pihak-pihak tertentu dalam kasus hambalang akan berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak atau bukti keterlibatannya. "Termasuk mengondisikan kesimpulan audit investigatif BPK agar tidak mengaitkan dengan pihak tersebut," ungkap Indra saat dihubungi oleh wartawan pada Jumat (19/10). Anggota Komisi Hukum (III) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menilai, kasus proyek Bukit Hambalang yang sedang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu mega skandal yang punya episentrum cukup besar dalam hal keterlibatan orang-orang penting di negeri ini. Karena itu, lanjut Indra, audit investigatif BPK atas Hambalang merupakan salah satu ajang pembuktian bahwa BPK merupakan lembaga yang profesional dan independen. Hasil audit BPK itu, kata Indra, sudah lama ditunggu oleh DPR, KPK maupun juga oleh masyarakat awam. Sebab, hasil audit BPK itu akan sangat membantu proses pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. Selain itu Indra menuturkan bahwa dalam hal dugaan keterlibatan Mentri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sangat kuat. "Logika sederhana saya, rasanya tidak mungkin Menpora tidak tahu proses ataupun perjalanan proyek sebesar Hambalang. Jadi BPK jangan bermain api, karena hal ini sudah sangat terang benderang," tegas Indra. Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki, menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat. Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hambalang jadi skandal besar, wajar ada intervensi
JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera mengaku tidak heran dengan pernyataan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrachman Ruki yang menyatakan bahwa ada intervensi dalam laporan audit investigasi mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Politisi PKS Indra mengatakan, bahwa dalam proses audit investigatif yang dilakukan BPK, diduga terjadi intervensi dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin dirugikan. Menurut Indra, dapat dipastikan pihak-pihak tertentu dalam kasus hambalang akan berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak atau bukti keterlibatannya. "Termasuk mengondisikan kesimpulan audit investigatif BPK agar tidak mengaitkan dengan pihak tersebut," ungkap Indra saat dihubungi oleh wartawan pada Jumat (19/10). Anggota Komisi Hukum (III) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menilai, kasus proyek Bukit Hambalang yang sedang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu mega skandal yang punya episentrum cukup besar dalam hal keterlibatan orang-orang penting di negeri ini. Karena itu, lanjut Indra, audit investigatif BPK atas Hambalang merupakan salah satu ajang pembuktian bahwa BPK merupakan lembaga yang profesional dan independen. Hasil audit BPK itu, kata Indra, sudah lama ditunggu oleh DPR, KPK maupun juga oleh masyarakat awam. Sebab, hasil audit BPK itu akan sangat membantu proses pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. Selain itu Indra menuturkan bahwa dalam hal dugaan keterlibatan Mentri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sangat kuat. "Logika sederhana saya, rasanya tidak mungkin Menpora tidak tahu proses ataupun perjalanan proyek sebesar Hambalang. Jadi BPK jangan bermain api, karena hal ini sudah sangat terang benderang," tegas Indra. Sebelumnya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Taufiequrachman Ruki, menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat. Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Taufiequrachman, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
