JAKARTA. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengatakan, sejumlah perkara yang pernah ditangani Ketua MK, Akil Mochtar dinyatakan tetap sah demi hukum. Menurut Hamdan, semua perkara yang diputus Akil sudah bersifat final dan perkara-perkara tersebut tidak hanya diputuskan oleh sidang panel, tetapi juga oleh sidang pleno yang terdiri atas sembilan hakim. Selain itu, Hamdan memastikan akan mengambil alih sejumlah sidang perkara yang sebelumnya dipegang oleh Akil selama ini. "Jumlahnya sekitar lima perkara," ujar Hamdan, Kamis (3/10). Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/10) malam dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III No.VII, Jakarta Selatan. Ia diduga menerima suap terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Diduga Akil menerima uang senilai Rp 2-3 miliar dalam bentuk dollar Singapura. Untuk menindaklanjuti penangkapan Akil tersebut, MK secara internal kemudian membentuk majelis kehormatan konstitusi. Majelis akan memulai rapat perdana, Jumat (4/10) pukul 14.00. Anggotanya, antara lain, Hakim MK, Harjono, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Abbas Said, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, Mantan Ketua MK Mahfud MD, dan Pakar Hukum, Hikmahanto Juwana.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Hamdan Zoelva: Perkara yang diputus Akil tetap sah
JAKARTA. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengatakan, sejumlah perkara yang pernah ditangani Ketua MK, Akil Mochtar dinyatakan tetap sah demi hukum. Menurut Hamdan, semua perkara yang diputus Akil sudah bersifat final dan perkara-perkara tersebut tidak hanya diputuskan oleh sidang panel, tetapi juga oleh sidang pleno yang terdiri atas sembilan hakim. Selain itu, Hamdan memastikan akan mengambil alih sejumlah sidang perkara yang sebelumnya dipegang oleh Akil selama ini. "Jumlahnya sekitar lima perkara," ujar Hamdan, Kamis (3/10). Seperti diketahui, Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/10) malam dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III No.VII, Jakarta Selatan. Ia diduga menerima suap terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Diduga Akil menerima uang senilai Rp 2-3 miliar dalam bentuk dollar Singapura. Untuk menindaklanjuti penangkapan Akil tersebut, MK secara internal kemudian membentuk majelis kehormatan konstitusi. Majelis akan memulai rapat perdana, Jumat (4/10) pukul 14.00. Anggotanya, antara lain, Hakim MK, Harjono, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Abbas Said, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, Mantan Ketua MK Mahfud MD, dan Pakar Hukum, Hikmahanto Juwana.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
