KONTAN.CO.ID - Thailand menghadapi tantangan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi setelah hampir tiga dekade sejak krisis keuangan Asia 1997.

Pemerintah kini berupaya menarik investasi asing dan memperkuat sektor industri berteknologi tinggi untuk keluar dari periode pertumbuhan yang lesu.

Melansir Reuters Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan, lemahnya investasi menjadi salah satu faktor yang menahan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Baca Juga: Saham Bank Singapura Tertekan, Indeks Acuan Mendekati Level Terendah 3 Bulan

Rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Thailand saat ini hanya berkisar 22%–23%, turun dibandingkan periode setelah krisis keuangan.

“Setelah saya menjabat sebagai menteri keuangan, saya menempatkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berbasis investasi sebagai agenda utama,” ujar Ekniti dalam wawancaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang akan digelar di Bangkok pekan depan.

Pertemuan itu berlangsung di tengah tantangan ekonomi global, mulai dari harga energi yang tinggi, utang publik yang membengkak, hingga risiko dari lonjakan investasi kecerdasan buatan (AI).

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva sebelumnya memperingatkan bahwa berbagai risiko tersebut membayangi prospek ekonomi global.

Bagi Thailand, ruang kebijakan fiskal juga menjadi perhatian karena rasio utang pemerintah terhadap PDB mendekati batas resmi sebesar 70%.

Baca Juga: Pimco Peringatkan Yield Obligasi AS Bisa Tembus 6% untuk Pertama Kali Sejak 2000

Thailand, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, mencatat pertumbuhan rata-rata hanya 2,34% per tahun selama lima tahun terakhir. Kinerja ini tertinggal dari sejumlah negara di kawasan yang pulih lebih cepat setelah pandemi.

Untuk memperbaiki kinerja ekonomi, Ekniti bulan lalu memaparkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3% dalam tiga tahun.

Pemerintah berupaya menarik investasi asing ke sektor strategis, termasuk semikonduktor, pusat data, manufaktur maju, dan kendaraan listrik.

Pengembangan sektor-sektor tersebut juga membutuhkan pasokan energi besar. Karena itu, Thailand turut mendorong investasi energi terbarukan dan peningkatan infrastruktur jaringan listrik untuk mendukung kebutuhan industri.

Meski demikian, Bank Sentral Thailand memiliki pandangan lebih konservatif. Bank sentral memperkirakan tingkat pertumbuhan potensial ekonomi Thailand berada di kisaran 2,7%, yang diperkirakan membutuhkan setidaknya empat tahun untuk dicapai.

Perekonomian Thailand juga masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya utang rumah tangga, penurunan kedatangan wisatawan, serta belum tuntasnya kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Namun, lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai ekonomi Thailand menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global. Pada bulan lalu, Fitch mengubah prospek peringkat Thailand menjadi stabil dari sebelumnya negatif.

“Ekonomi Thailand bertahan lebih baik dari perkiraan di tengah guncangan energi global, tekanan deflasi mereda, dan kepastian kebijakan membaik setelah pemilihan umum pada Februari 2026,” kata Fitch Ratings.

Baca Juga: Harga Emas Dunia Naik 1,1% Jumat (9/10), Pasar Cermati Arah Suku Bunga The Fed

Reformasi struktural jadi kunci

Pengalaman krisis keuangan Asia pada 1997 turut menjadi pengingat bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan dukungan politik terhadap reformasi.

Saat itu, Thailand menerima bantuan pinjaman IMF dan menjalankan serangkaian kebijakan pemulihan setelah pelemahan baht memicu krisis keuangan regional.

Anoop Singh, yang memimpin misi IMF untuk Thailand selama krisis tersebut, mengatakan dukungan politik terhadap reformasi merupakan faktor penting agar kebijakan pemulihan dapat berjalan.

Menurut Singh, IMF dapat membantu mengidentifikasi persoalan dan memberikan rekomendasi kebijakan, tetapi pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankannya.

Baca Juga: AS Sita Tujuh Domain Internet untuk Ganggu Infrastruktur Peretas China

Setelah mengalami pergantian perdana menteri akibat keputusan pengadilan maupun kudeta militer serta demonstrasi besar selama beberapa dekade, Thailand kini menikmati periode ketenangan politik relatif setelah Anutin Charnvirakul kembali terpilih pada Februari 2026.

Kondisi tersebut dinilai dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan agenda ekonomi. Meski demikian, sejumlah analis masih mempertanyakan sejauh mana pemerintahan baru akan melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan.

Ekniti menegaskan, reformasi yang dibutuhkan mencakup peralihan menuju energi terbarukan, peningkatan infrastruktur kelistrikan, pengembangan industri semikonduktor dan pusat data, serta peningkatan kualitas tenaga kerja untuk sektor teknologi tinggi.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik perdagangan, pemerintah Thailand juga berupaya memosisikan negara tersebut sebagai tujuan investasi yang netral dan aman.

“Kondisi ekonomi global menunjukkan dunia yang semakin terfragmentasi. Kita membutuhkan negara-negara yang dapat menghubungkan perekonomian yang terpecah, dan Thailand dapat menjadi penghubung yang tepercaya,” ujar Ekniti. Baca Juga: SpaceX Akuisisi Spektrum US$ 8 Miliar, Bidik Pasar Operator Seluler AS