JAKARTA. Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal posisi kadernya yang menjabat menteri di Kabinet Kerja.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais.

Ia mengatakan, sejak awal bergabung dengan pemerintah, tujuan utama PAN adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selain itu, kata Hanafi, PAN bergabung dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah karena ajakan Presiden Jokowi.

"Waktu itu yang mengajak adalah Presiden. Jadi saya pikir kembali pada Presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini," ujar Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7).

Hanafi mempersilakan jika Presiden Jokowi ingin mengevaluasi keberadaan PAN.

Ia menekankan, prinsip awal bergabungnya PAN dengan pemerintah adalah mendukung kerja-kerja politik untuk kepentingan rakyat.

"Jadi walaupun koalisi pemerintah, tapi kan esensinya adalah kebaikan untuk rakyat. Kalau kemudian ada hal-hal yang harus dikoreksi, ya tentu koalisi rakyat itu yang harus diutamakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, PAN dianggap kerap menyatakan sikap yang berseberangan dengan koalisi.

Salah satunya terkait Undang-Undang Pemilu. PAN bersama tiga partai non-pemerintah justru walkout di partai paripurna pengesahan UU Pemilu.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, partainya tetap mendukung pemerintah meski tak sepaham soal RUU Pemilu.

Yandri menyebut ihwal pemilu bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

"PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu," ujar Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7).

Sementara itu, dikutip dari berita Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais justru menyarankan agar PAN menarik menterinya, Asman Abnur dari kabinet.

"Saya usul supaya Asman Abnur keluar dari kabinet. Titik," kata Amien. (Nabilla Tashandra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie