KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meminta elite politik nasional menghentikan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mengalihkan perhatian pada persoalan bangsa yang lebih mendesak.

Imbauan tersebut muncul setelah Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Informasi itu disampaikan Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi. Gibran disebut masih perlu menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca Juga: Isu Pengunduran Diri Wapres Gibran, Kadin Soroti Risiko terhadap Iklim Investasi

Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella menilai langkah tersebut sejalan dengan pandangan partainya. Menurut dia, pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik yang telah berlarut-larut.

"Begitu Mas Gibran mundur, maka persoalan bangsa yang sudah berlarut-larut soal ijazah itu sudah selesai," ujar Rio di Wamena, Papua Pegunungan, Rabu malam. 

Rio juga meminta para elite politik tidak terus menghabiskan energi untuk memperdebatkan persoalan tersebut.

Menurut dia, perhatian seharusnya diarahkan pada tantangan ekonomi dan geopolitik global yang membutuhkan konsentrasi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan, Gibran tetap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan nasional meskipun nantinya tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan.

Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran Berlanjut, PDI-P Buka Ruang Dialog dengan PKS

Polemik ijazah Gibran kembali menguat setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikannya.

Dalam putusan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri dengan jenjang SMA atau sederajat.

MA menilai dokumen berupa certificate of attendance dan academic records hanya membuktikan keikutsertaan dalam proses pembelajaran, bukan bukti bahwa yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan setara SMA.

Sementara itu, dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri setara SMA.

Namun, MK tidak menerima permohonan tersebut karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). MK juga mempertimbangkan bahwa Gibran telah resmi dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, pertimbangan mengenai dokumen pendidikan tersebut tidak serta-merta membatalkan status jabatannya.

Di tengah polemik itu, proses politik di DPR juga bergulir. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Gibran pada Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi jumlah pengusul tersebut telah melampaui persyaratan minimal, yakni 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.

HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya lagi persyaratan jabatan oleh presiden maupun wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.

Baca Juga: CORE Sebut Pelaku Ekonomi Sudah Antisipasi Isu Gibran Mundur

Meski demikian, pengajuan HMP belum otomatis berujung pada pemakzulan. Usulan tersebut harus lebih dahulu dibahas melalui mekanisme internal DPR, termasuk rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Apabila disetujui dalam rapat paripurna, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki materi pendapat tersebut. Hasilnya kemudian dapat dibawa ke MK untuk diuji secara hukum.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian wakil presiden melalui sidang paripurna.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/7910171/gibran-disebut-mundur-dari-wapres-hanura-polemik-selesai-saatnya-elite-bersatu?page=all&s=paging_new#goog_rewarded

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News