JAKARTA. Partai Hanura menyatakan reshuflle kabinet merupakan hak penuh Presiden Jokowi. Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, presiden berhak menilai penuh pencapaian kinerja masing-masing menteri.

"Kita tahu bahwa Presiden Jokowi itu tipe pemimpin dengan perhitungan yang selalu terukur. Beliau tidak mau pencapaian kinerja kementerian itu hanya bersifat pencitraan, mesti ada hitungan kuantitatif yang jelas," kata Dadang melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Senin (24/4).

Melihat alasan itulah, Dadang menilai wajar Presiden Jokowi melempar isu reshuffle. Sedangkan mengenai nama menteri yang akan dirombak, Dadang meminta semua pihak tidak menduga-duga.

"Penafsir tunggal atas reshuffle itu hanya ada di Pak Jokowi," kata Anggota Komisi X DPR itu.

Dadang pun meminta seluruh partai politik pendukung pemerintah harus siap menerima keputusan Presiden Jokowi. 

Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.

Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

(Ferdinand Waskita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini