JAKARTA. Partai pendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan mekanisme langsung hanya terdiri dari tiga fraksi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Hanura. Hal terlihat dalam paparan pandangan fraksi dalam rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah, Rabu (24/9). "Kami tetap konsisten dengan pelaksanaan pilkada langsung. Ini sudah sikap kami dari sebelumnya," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P, Yasonna H Laolly. Selain mendukung pelaksanaan pilkada langsung, Yasonna menuturkan PDI-P juga memilih pelaksanaan pilkada tidak satu paket yakni dengan hanya memilih kepada daerah. Sementara wakil kepala daerah dilakukan dengan penunjukkan dari kepala daerah terpilih.
Sedangkan Fraksi Partai Hanura menilai pelaksanaan pilkada langsung sebagai akibat dari banyaknya kepala daerah yang korupsi sama sekali tidak relevan. "Biaya mahal dan korupsi tidak berkorelasi dengan sistem pemilu. Ini lebih pada integritas dan korupsi ini lebih pada soal perilaku orang. Jangan jauh-jauh kepala daerah, seorang menteri yang dipilih presiden saja korupsi. Apa mau kita ubah sistem pengangkatan menteri?" imbuh Yani Miryam. Yani menyatakan Hanura mendukung pilkada langsung sebagai bagian dari amanat konstitusi rakyat selama 10 tahun terakhir. Sementara anggota Fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain mengatakan pilkada secara langsung penting dalam iklim demokrasi dan partisipasi publik. "Ini akan mendorong kepala daerah juga harus punya hubungan pertanggungjawaban yang dipimpin," katanya.
