KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menutup data pribadi pejabat di Aplikasi PeduliLindungi usai sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo beredar luas di media sosial dinilai diskriminatif. Seharusnya, bukan hanya data pribadi pejabat saja yang ditutup, tetapi data pribadi masyarakat juga. "Menurut saya tidak boleh diskriminasi," ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/9). Baik pejabat maupun masyarakat, kata Agus, memiliki hak yang sama dalam perlindungan data pribadi. "Jangan cuma pejabat dong, enggak bisa dong. Kan hak kita sama sebagai warga negara. Cuma saja, dia dipercaya menjadi pejabat kita, tapi hak kita kan sama," kata Agus.
Hanya tutup data pribadi pejabat di PeduliLindungi, Menkes dinilai diskriminatif
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menutup data pribadi pejabat di Aplikasi PeduliLindungi usai sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo beredar luas di media sosial dinilai diskriminatif. Seharusnya, bukan hanya data pribadi pejabat saja yang ditutup, tetapi data pribadi masyarakat juga. "Menurut saya tidak boleh diskriminasi," ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/9). Baik pejabat maupun masyarakat, kata Agus, memiliki hak yang sama dalam perlindungan data pribadi. "Jangan cuma pejabat dong, enggak bisa dong. Kan hak kita sama sebagai warga negara. Cuma saja, dia dipercaya menjadi pejabat kita, tapi hak kita kan sama," kata Agus.