JAKARTA. Proses reformasi birokrasi yang digagas sejak tahun lalu dianggap sudah dirasakan manfaatnya. Salah satu reformasi birokrasi yang dilakukan adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Wakil Menteri PAN-RB, Eko Prasojo mengatakan tahun 2014 ini seleksi CPNS sudah berbasis komputer untuk 485 instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah dihapusnya kewajiban CPNS untuk melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu tanda pendaftaran pencari kerja atau kartu kuning. Selain itu, surat keterangan sehat juga tak perlu dilampirkan saat mendaftar, dan bisa diserahkan ketika peserta CPNS lolos ke tahap berikutnya."Perubahan ini menjadi lebih efisien. Dalam hitungan kami ini akan menghemat Rp 200.000 per orang. Jika pelamar CPNS berjumlah 3 juta orang berarti penghematan capai Rp 600 miliar," ujarnya,
Hapus SKCK, seleksi CPNS hemat Rp 600 miliar
JAKARTA. Proses reformasi birokrasi yang digagas sejak tahun lalu dianggap sudah dirasakan manfaatnya. Salah satu reformasi birokrasi yang dilakukan adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Wakil Menteri PAN-RB, Eko Prasojo mengatakan tahun 2014 ini seleksi CPNS sudah berbasis komputer untuk 485 instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah dihapusnya kewajiban CPNS untuk melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu tanda pendaftaran pencari kerja atau kartu kuning. Selain itu, surat keterangan sehat juga tak perlu dilampirkan saat mendaftar, dan bisa diserahkan ketika peserta CPNS lolos ke tahap berikutnya."Perubahan ini menjadi lebih efisien. Dalam hitungan kami ini akan menghemat Rp 200.000 per orang. Jika pelamar CPNS berjumlah 3 juta orang berarti penghematan capai Rp 600 miliar," ujarnya,