JAKARTA. Pengusaha perkebunan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) akhirnya sepakat: kebijakan pungutan atas ekspor CPO sebesar US$ 50 per ton dan produk turunannya sebesar US$ 30 per ton dapat memberikan efek positif bagi kelangsungan industri sawit nasional serta kembali mengerek harga CPO global.

Gandhi Sulistyanto, Managing Director PT Sinar Mas Group mengatakan, pengembangan biodiesel dalam negeri bakal mempengaruhi supply dan demand produk CPO di dalam dan luar negeri. Bila produk CPO ini mampu diserap dalam negeri, otomatis ekspor CPO berkurang dan akan mendongkrak harga CPO di pasar internasional.

Kondisi itu tentu saja berpotensi mengerek harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Untuk itu, pengusaha sawit menginginkan kebijakan biodiesel segera berjalan. "Makin cepat implementasinya, makin cepat harga CPO naik. Produk CPO cepat terserap," ujarnya, Senin (6/4).

Gandhi memperkirakan, dalam jangka pendek, program biodisel bisa menyerap 2,5 juta produk CPO domestik dan dalam jangka panjang diharapkan mencapai 5 juta ton per tahun.

Martias, Presiden Direktur Surya Dumai Grup (SDG) menambahkan kebijakan mandatori biodiesel sebesar15% atau B-15 akan membuat pasokan CPO di pasar internasional berkurang, otomatis harga CPO dunia bakal naik.

Baik Sinar Mas maupun Surya Dumai mengaku siap membayar pungutan US$ 50 per ton ke kas negara dari tiap ton CPO yang mereka ekspor untuk  CPO Supporting Fund (CSF).

Efek positif kebijakan ini juga bakal dinikmati petani. Asmar Arsjad, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan pengembangan industri biodiesel cukup mendesak guna meningkatkan harga jual TBS petani sawit.

Ekspor 20 juta ton

Meski pengembangan industri biodiesel akan menyerap CPO dalam jumlah besar, Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan memastikan kebijakan mandatori biodiesel tidak akan menganggu kebutuhan kelapa sawit untuk komoditas pangan seperti minyak goreng dan margarin. Pasalnya, produk CPO yang digunakan untuk biodiesel berasal dari kelebihan ekspor produk CPO.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina menambahkan, produksi minyak goreng saat ini masih surplus. Alhasil, dengan kebutuhan saat ini, pasokan  lebih dari cukup sehingga harganya tidak akan naik. "Kita surplus cukup besar, harga akan naik bila pasokan kurang," ujar Srie, Senin (6/4).

Tahun ini, Srie menjelaskan, pemerintah memperkirakan total produksi minyak goreng sebesar 21,9 juta ton dengan kebutuhan dalam negeri sebanyak 5,2 juta ton. Produksinya dari minyak sawit dan kopra.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) juga memproyeksikan, tahun ini, produksi CPO lebih dari 30 juta ton. Dari produksi ini, sebanyak 5 juta ton di antaranya untuk industri biodiesel, 5 juta ton untuk kebutuhan non biodiesel domestik, seperti minyak goreng dan sejenisnya. "Sementara 20 juta ton lainnya untuk diekspor," beber Rachmat.

Produksi ini berkembang lebih cepat dibandingkan permintaan internasional. Dengan adanya pungutan atau CSF ini, pemerintah berharap dapat mengurangi impor  bahan bakar minyak atau BBM, serta membuat nilai tukar rupiah makin stabil, dan devisa bertambah.

Rahmat juga berharap, pengembangan industri biodiesel dalam negeri juga akan mengurangi volume ekspor minyak sawit di pasar internasional. Dengan begitu, harga CPO yang tengah lesu berpotensi ikut terdongkrak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto