JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 yang dilantik pada Rabu (1/10) kemarin, segera memulai tugas mereka sebagai wakil rakyat. Segudang harapan diarahkan publik kepada anggota DPR baru ini, tak terkecuali dari para pelaku usaha. Pasalnya, kiprah dan sepak terjang dunia usaha kerap ditentukan oleh produk undang-undang (UU) yang dibuat di DPR. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat mengatakan, banyak permasalahan menyangkut ekonomi yang harus segera diatasi anggota DPR 2014-2019 ini.
Menurutnya DPR baru bisa segera bersinergi dengan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan dalam negeri. Dia mencontohkan revisi UU tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang gagal diselesaikan DPR periode sebelumnya, harus segera dirumuskan agar sumber migas ini bisa dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kepentingan dalam negeri. "DPR jangan cuma mengurusi politik sehingga lupa tugas yang penting," kata Ade kepada KONTAN Rabu (1/10). Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Pemberdayaan Daerah dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan, DPR baru dan pemerintah harus segera merumuskan kebijakan yang memudahkan sektor swasta untuk bisa turut serta membangun ekonomi di dalam negeri, seperti kemudahan berinvestasi bagi sektor swasta. Rumusan kebijakan antara DPR dan pemerintah melalui pembentukan UU perlu segera dilakukan karena ruang fiskal dalam APBN tahun 2015 untuk pembangunan saat ini tergolong sempit.
