KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) menyoroti harga jual bijih bauksit di tingkat penambang yang masih berada di bawah Harga Patokan Mineral (HPM), di tengah Harga Mineral Acuan (HMA) aluminium yang naik. Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan HMA aluminium sebesar US$ 3.079,81 per ton pada periode kedua November 2026, naik US$ 32,91 atau sekitar 1% dari periode sebelumnya sebesar US$ 3.046,90 per ton. Ketua Umum ABI, Ronald Sulistyanto menjelaskan, pergerakan harga aluminium dapat mempengaruhi harga komoditas di rantai produksinya, termasuk alumina dan bauksit. Hal ini karena HMA aluminium menjadi salah satu komponen dalam formula penetapan HPM bijih bauksit.
Namun, kenaikan harga acuan tersebut belum sepenuhnya dirasakan penambang. Pasalnya, harga beli yang ditawarkan pihak refinery masih berada di bawah HPM yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga: Pengusaha Komponen Minta Insentif Kendaraan Listrik Diperluas ke Industri Hulu "Persoalannya harga HPM yang ditetapkan Kementerian ESDM tidak dibeli oleh refinery dengan harga yang sesuai dengan HPM itu, masih di bawah harga HPM," ujarnya saat dihubungi Kontan, Rabu (18/11/2026). Ronald menilai, kondisi tersebut membuat penambang belum bisa menikmati dampak kenaikan harga aluminium. Menurutnya, kenaikan harga aluminium semestinya turut mendorong harga alumina dan bauksit. Namun, rantai hilirisasi aluminium di Indonesia saat ini masih terbatas pada pengolahan bauksit menjadi alumina. "Kalau aluminium harganya naik, berarti alumina naik. Logikanya juga bauksit jadi naik. Tapi persoalannya sekarang kan belum sampai di tingkat di aluminium. Tingkatnya itu baru bauksit ke alumina. Itu yang masih menjadi kendala kita," jelas Ronald. Di sisi lain, Ronald bilang, pemerintah belum dapat memastikan kepatuhan pembeli terhadap HPM lantaran terdapat perbedaan kewenangan perizinan. Sebab, izin usaha industri (IUI) untuk kegiatan refinery berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian, sedangkan izin usaha pertambangan berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. "KementerianĀ ESDM tidak bisa menegur karena beda kementerian, kan, mereka izinnya dari IUI Perindustrian, penambang dari ESDM," imbuh Ronald. Dengan kondisi tersebut, penambang selama ini perlu bernegosiasi dengan pihak refinery untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik.
Baca Juga: Harga Acuan Nikel Naik, Pengusaha Prediksi Permintaan Belum Melonjak pada Akhir 2026 Namun, posisi tawar penambang masih terbatas karena pasokan bauksit dinilai cukup melimpah, sementara kebutuhan refinery belum terlalu besar. Ronald memperkirakan, penyerapan bauksit baru akan membaik dalam dua hingga tiga tahun ke depan, seiring bertambahnya jumlah refinery dan meningkatnya kebutuhan bahan baku. "Sekarang masih perlu dua tiga tahun lagilah kalau nanti refinery sudah cukup banyak, menyerapnya bauksit sudah cukup lumayan ya mereka pasti membutuhkan bahan baku," ujar Ronald.
Meski demikian, ABI berharap kondisi tersebut tidak terus menekan margin pengusaha di sektor hulu hingga kapasitas refinery bertambah. Sebab, lanjut Ronald, penambang berisiko makin sulit memperoleh keuntungan selama harga jual masih berada di bawah HPM. "Tapi kan nunggu dua tiga tahun harga bagus, keburu pelan-pelan ini yang di hulu ini lama-lama makin tergerus. Harapannya tidak sampai kolaps," tandas Ronald. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News