KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur per 1 April 2026 menjadi alarm bagi industri penerbangan nasional. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan harga komponen biaya operasional tersebut secara otomatis akan merembet pada kenaikan tarif yang harus dibayar masyarakat. Ketua YLKI, Niti Emiliana menyoroti kenaikan avtur domestik yang mencapai 70% dan internasional sekitar 80%. Menurutnya, kenaikan ini sangat krusial bagi konektivitas nasional.
Baca Juga: Hitung Dampak Gempa Sulut–Malut, Pemerintah Bentuk Tim Khusus "Ini akan berdampak pada sistem transportasi udara dan konektivitas nasional, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang bergantung pada transportasi udara sehingga sensitivitas konsumen terkait kenaikan harga avtur ini juga akan terasa terutama di harga tiket pesawat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (2/4). Selain potensi kenaikan harga tiket secara langsung, Niti juga menyoroti dampak sampingan yang bakal dihadapi calon penumpang. Seperti potensi pengurangan promo atau diskon maskapai, hingga potensi penyesuaian frekuensi penerbangan di rute-rute tertentu akibat beban biaya yang meningkat. Tidak hanya sektor transportasi, efek domino lonjakan harga energi ini diperkirakan merambat ke sektor ekonomi lainnya. Niti menjelaskan bahwa biaya pengiriman barang pun terancam naik. "Dampak lainnya juga bisa terasa pada harga produk yang bergantung pada biaya logistik transportasi udara, sektor pariwisata, dan lain-lain," tambahnya.
Atas kondisi ini, YLKI mendesak pemerintah dan maskapai untuk mengedepankan aspek transparansi dan perlindungan konsumen. Niti meminta regulator bersikap terbuka terhadap penetapan harga yang tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat serta melakukan pengawasan ketat terhadap Tarif Batas Atas (TBA). "Catatannya ini juga perlu adanya transparansi komponen harga tiket maskapai dan regulator juga harus terbuka terhadap penetapan harga yang mempertimbangkan pada daya beli masyarakat. Konsumen tidak boleh menjadi pihak yang menanggung seluruh beban kenaikan biaya, apalagi tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Kantongi Komitmen Investasi Rp 173 Triliun dari Korsel, Ini Daftar Proyeknya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
