KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perunggasan terus bergejolak karena harga ayam yang fluktuaktif, yang membuat pelaku usaha di industri perunggasan baik itu peternak kecil hingga besar mengalami kerugian yang tentunya tidak sedikit. 

Padahal, sektor perunggasan merupakan ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani. Produk unggas berkontribusi terhadap konsumsi protein hewani sebesar 60,73%.

Karenanya, pemerintah melalui Kementan dan Kemendag terus berupaya memajukan industri perunggasan Indonesia melalui berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri, menjaga kestabilan harga dan tentunya untuk melindungi konsumen.

Berbagai isu terus menerpa industri perunggasan, dimana diantaranya kenaikan harga pakan dan bibit ayam (day old chick/DOC) yang menjadi sorotan dan perhatian banyak pihak. Perlu diketahui, bahwa komponen pakan merupakan biaya terbesar dalam produksi, dimana sebesar 50% bahan baku pakan adalah jagung. 

Baca Juga: Upaya pengendalian produksi DOC berdampak pada perbaikan harga livebird di peternak

Harga jagung dalam negeri pun saat ini mencapai yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap tata kelola usaha perunggasan yang dapat mempengaruhi harga.

Di sisi lain, kebijakan cutting HE yang dikeluarkan oleh Kementan RI membuahkan hasil yang menggembirakan. Terbukti, harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini sudah stabil dengan harga yang baik.

Serangkaian kebijakan yang dilakukan pemerintah telah berhasil mendorong perkembangan sektor perunggasan yang antara lain ditunjukkan oleh peningkatan investasi pada industri hulu maupun industri hilir, semangat beternak menggeliat kembali dengan adanya perbaikan harga ayam, berkembangnya RPHU dan rantai dingin pada distribusi produk unggas, hingga produk-produk nasional yang menembus pasar internasional.

Selain itu semua, integrasi vertikal di sektor perunggasan perlu dilihat sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat daya saing sektor perunggasan yang dilakukan oleh para pelaku. Dengan adanya integrasi vertikal diharapkan terjadi efisiensi dan perbaikan produksi, serta sinergi dan harmoni antar pelaku usaha serta mengakomodir kepentingan rakyat banyak.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Muladno, menyampaikan bahwa dalam Undang-undang Peternakan dan kesehatan hewan No.41 Tahun 2014, memperbolehkan adanya integrasi vertikal yang merupakan salah satu upaya efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis. 

Baca Juga: Harga Ayam Hidup Sempat Rp 12.500 per kg, Kemtan Berjanji Bisa Menstabilkan Harga

Editor: Noverius Laoli