KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong penyesuaian produksi di sektor hulu industri perunggasan menyusul tekanan harga ayam hidup (livebird) yang dinilai sudah di bawah level sehat bagi peternak.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Hary Suhada menyebut, struktur biaya produksi saat ini menunjukkan margin peternak semakin tergerus.

“Berdasarkan perhitungan tersebut, estimasi HPP nasional saat ini berada pada kisaran Rp19.500 hingga Rp21.000 per kilogram livebird, tergantung pada skala usaha dan tingkat efisiensi di masing-masing peternak,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (16/4).

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Primaya Rajawali Hospital Resmi Dibuka, PRAY Perkuat Layanan di Bandung

Ia menegaskan, ketika harga di pasar turun di bawah Rp19.000 per kilogram, kondisi tersebut mulai tidak sehat bagi usaha peternakan.

“Apabila situasi ini berlangsung lama, maka dapat berdampak pada keberlangsungan usaha, terutama bagi peternak mandiri,” katanya.

Tekanan harga ini tidak lepas dari kondisi kelebihan pasokan pasca Lebaran yang diperkirakan mencapai 5% hingga 10% dari kebutuhan normal mingguan, terutama di Pulau Jawa.

“Kondisi ini terutama disebabkan oleh penurunan serapan pasar pasca lebaran, dimana konsumsi masyarakat kembali ke pola normal setelah periode puncak,” jelasnya.

Selain faktor permintaan, lonjakan produksi sebelum Lebaran turut memicu penumpukan pasokan di pasar.

“Tingginya chick in pada 3 hingga 4 minggu sebelum Lebaran mendorong terjadinya panen secara bersamaan dalam periode yang relatif singkat,” ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah meminta pelaku usaha, termasuk produsen DOC dan pakan, menyesuaikan produksi agar kembali seimbang dengan kebutuhan pasar.

“Implementasi dilakukan dalam waktu segera sebagai respon terhadap dinamika pasar, dengan target awal penurunan pasokan, khususnya DOC final stock, pada kisaran lima hingga tujuh persen dalam jangka pendek,” kata Hary.

Langkah pengendalian difokuskan pada pengaturan produksi di level breeding farm dan hatchery, termasuk penyesuaian produksi telur tetas (hatching egg/HE) dan afkir dini indukan.

Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan dari sisi hulu melalui pengaturan pemasukan Grand Parent Stock (GPS) agar tidak terjadi lonjakan produksi di hilir.

“Penguatan pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan pelaporan realisasi produksi, baik pada level GPS, PS, maupun DOC, serta sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pelaku usaha,” pungkasnya.

Baca Juga: Kementan Bakal Panggil Produsen DOC dan Pakan, Tekan Oversupply Ayam

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News