KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyoroti kondisi industri tekstil dan produk tekstil akibat kenaikan harga bahan baku sebagai dampak dari konflik Timur Tengah. Harga paraxylene yang merupakan bahan baku utama polyester saat ini sudah berada di level US$ 1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari dua minggu yang lalu. Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta menerangkan bahwa kenaikan harga ini memang belum sepenuhnya sampai ke industri hilir. Namun, dikhawatirkan akan mulai menyebabkan domino effect secara bertahap hingga tiga minggu ke depan.
“Dalam satu minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan dua minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi,” ungkap Redma, dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: Soal Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Tuban, Bahlil Bilang Begini Lebih jauh dia menuturkan, kenaikan harga bahan baku ini akan turut merembet ke sektor ritel, di mana bisa ada kenaikan harga barang jadi mencapai 10%. Dari sisi permintaan pasar, APSyFI melihat masih dalam level yang stabil dengan kecenderungan permintaan meningkat karena kenaikan harga bahan baku impor juga jadi lebih tinggi dari produk lokal. “Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi,” jelasnya. Namun demikian, secara keseluruhan tingkat utilisasi nasional produsen polyester masih di bawah 40% dan utilisasi produsen rayon sekitar 70%. Di lain pihak, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menyampaikan bahwa tutupnya puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir menandakan terjadinya deindustrialisasi karena kegagalan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri TPT nasional, terutama dalam menjaga pasar domestik. Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), secara agregat kenaikan impor produk benang mencapai 84% dan kain 50%. Ia menyebutkan bahwa banjir impor tersebut menjadi penyebab deindustrialisasi di sektor industri ini.
Baca Juga: Harga Material Bangunan Berpotensi Melonjak, Pengembang Properti Wait and See “Dan ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah. Di sini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor, mafianya main mata dengan regulator, bukan rahasia lagi,” ungkap Agus. Pihaknya menganalisis bahwa tanpa ada kondisi konflik geopolitik pun industri tekstil memang sudah salah urus sejak awal, di mana pemerintah memprioritaskan bahan baku impor dan menutup mata akan banyaknya produsen serupa yang gulung tikar.
Lebih lanjut, Agus menerangkan bahwa kondisi serupa juga dialami oleh sektor-sektor industri lainnya. Pihaknya menyesalkan sikap kementerian teknis yang membidangi industri yang menutupi kegagalan di sektor tersebut. “Visi industri kita tidak ada, kita menyaksikan bahwa kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja, meski Kemenperin mengklaim keberhasilan pertumbuhan industri manufaktur, namun angka kontribusi ekonominya tahun ini masih sekitar 18%, jauh dari target Presiden Prabowo 20,8%,” jelas Agus. KAHMI Tekstil pun meminta agar Presiden Prabowo secara tegas membersihkan oknum pejabat di kementerian karena sudah jelas para menteri tidak mampu membersihkan institusinya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
