KONTAN.CO.ID - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali menghadapi tekanan berat setelah konflik Timur Tengah mengerek harga minyak dunia hingga sekitar US$ 110 per barel. Kenaikan harga energi ini berdampak langsung pada bahan baku utama industri tekstil, terutama untuk produksi polyester. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, harga paraxylene, bahan baku utama polyester, saat ini sudah berada di level US$ 1.300 per ton. Angka tersebut melonjak sekitar 40% dibandingkan dua minggu sebelumnya.
“Harga paraxylene saat ini sudah di US$ 1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari dua minggu yang lalu,” ujar Redma. Efek Domino Kenaikan Harga Baru Terasa Bertahap Meski kenaikan harga bahan baku sudah terjadi di sektor hulu, Redma menegaskan bahwa dampaknya belum sepenuhnya sampai ke industri hilir. Menurutnya, efek domino kenaikan harga bahan baku tekstil akan terjadi secara bertahap dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan. “Dalam satu minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan dua minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi,” ungkap Redma. Sementara itu, sektor retail juga diperkirakan akan ikut melakukan penyesuaian harga. Redma memperkirakan kenaikan harga barang jadi di tingkat retail dapat mencapai 10%. “Diperkirakan kenaikan di sektor retail akan berada di sekitar 10%,” katanya.
Baca Juga: Program Biodiesel B50 Dipastikan Berlaku 1 Juli 2026, Uji Coba Mesin Diklaim Berhasil Permintaan Stabil, Tapi Utilisasi Polyester Masih di Bawah 40% Dari sisi permintaan, APSyFI melihat pasar masih relatif stabil dengan kecenderungan permintaan meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh harga bahan baku impor yang ikut naik, sehingga produk lokal dinilai memiliki peluang lebih kompetitif. “Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi,” jelas Redma. Namun, kondisi industri nasional belum sepenuhnya pulih. Redma menyebut tingkat utilisasi produsen polyester masih di bawah 40%, sedangkan utilisasi produsen rayon sekitar 70%. “Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa produsen yang masih bertahan saat ini hanya melayani konsumen loyal. Sementara konsumen yang selama ini bergantung pada bahan baku impor tidak menjadi prioritas. “Produsen yang masih jalan hanya melayani konsumen loyal saja, mereka yang biasa menggunakan bahan baku impor tidak diprioritaskan,” tambah Redma. Di sisi lain, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menilai tutupnya puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir merupakan sinyal kuat terjadinya deindustrialisasi dini. KAHMI Tekstil menyebut kondisi ini terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri tekstil nasional, terutama dalam melindungi pasar domestik dari banjir produk impor. Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto mengatakan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima tahun terakhir impor benang naik 84% dan impor kain naik 50%. “Banjir impor tersebut menjadi penyebab deindustrialisasi di sektor industri ini,” kata Agus. Ia menilai lonjakan impor menjadi faktor dominan yang menekan keberlangsungan pabrik lokal. Agus bahkan menyebut kebijakan substitusi impor yang selama ini digaungkan pemerintah tidak berjalan sesuai tujuan.
Tonton: Presiden Prabowo Perintahkan Bahlil Cabut Ratusan Izin Tambang Bermasalah “Program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor,” ungkap Agus. Agus juga mempertanyakan tren impor yang terus meningkat, sementara pabrik lokal justru tutup satu per satu. “Kan jadi pertanyaan mendasar mengapa jumlah impor produknya terus meningkat tapi pabrik lokal tutup satu per satu. Maka wajar jika publik menduga adanya keterlibatan beberapa oknum pejabat pemerintah yang menjaga kepentingan kelompok importir,” tuturnya. Kontribusi Manufaktur Masih di Bawah Target Pemerintah Lebih lanjut, Agus menyebut masalah industri tekstil mencerminkan persoalan yang lebih luas di sektor manufaktur nasional. Ia menyoroti klaim keberhasilan pertumbuhan industri manufaktur yang disampaikan pemerintah, namun kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian masih berkisar 18%, jauh dari target Presiden Prabowo yang disebut mencapai 20,8%.
“Visi industri kita tidak ada. Kita menyaksikan bahwa kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja,” jelas Agus. KAHMI Tekstil pun meminta Presiden Prabowo bersikap tegas dengan membersihkan oknum pejabat di kementerian teknis terkait, demi menyelamatkan industri manufaktur nasional dari ancaman deindustrialisasi yang lebih dalam. Agus menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa industri manufaktur selama ini merupakan penyangga penting perekonomian Indonesia, sehingga pelemahan sektor tersebut akan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
