KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan produksi batubara nasional pada 2027 menyusul membaiknya harga komoditas tersebut di pasar global. Kebijakan ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, harga batubara saat ini telah berada di atas US$ 154 per ton. Level harga tersebut dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan kuota produksi.

"Kalau batubara kan sekarang (harga) sudah bagus nih, idealnya kan harganya bagus produksinya banyak. Kalau itu sudah kita punya format kalau batubara," ujarnya di sela acara pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Jakarta, Senin (2/11/2026).

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa penentuan kuota produksi komoditas pertambangan, termasuk batubara dan nikel, dalam RKAB 2027 tetap akan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan atau supply and demand global.

Baca Juga: PMI Manufaktur Naik ke 54,0, Kemenperin Minta Momentum Ekspansi Dijaga

"Saya katakan bahwa untuk 2027 tetap kita perhatikan supply and demand," imbuhnya.

Bahlil menjelaskan, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton batubara ke pasar internasional sepanjang 2025. Volume tersebut menyumbang sekitar 43% dari total perdagangan batubara dunia yang mencapai 1,3 miliar ton per tahun.

Sementara itu, konsumsi batubara global tercatat mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun. Besarnya kontribusi pasokan Indonesia terhadap perdagangan internasional dinilai turut memengaruhi pergerakan harga batubara.

Menurut Bahlil, tingginya volume pasokan Indonesia pada 2025 justru membuat harga batubara berada pada level rendah. Dampaknya, keuntungan perusahaan tambang dan penerimaan negara dari sektor tersebut belum optimal.

"Di 2025, kontribusi Indonesia terhadap peredaran batubara dunia itu mencapai 540 juta ton. Yang terjadi, harga batubara di 2025 pada harga yang paling rendah. Profit perusahaannya tidak terlalu banyak, pendapatan negara tidak terlalu maksimal, jorjoran kita buka lahan yang begitu besar, akhirnya barang kita dijual murah," jelas Bahlil.

Baca Juga: Laba Bersih RAJA Melesat 82%, Siap Rilis Obligasi dan Sukuk Berimbal Hasil Hingga 9%

Atas kondisi tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah pengendalian produksi melalui pemangkasan kuota dalam RKAB. Kebijakan ini bertujuan menjaga volume pasokan batubara Indonesia di pasar internasional agar tidak berlebihan dan menekan harga komoditas.

Bahlil menilai, pengelolaan volume produksi menjadi penting agar Indonesia dapat menjaga keseimbangan pasar sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih optimal dari kegiatan pertambangan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi produksi batubara Indonesia hingga saat ini mencapai 566,74 juta ton atau sekitar 77% dari target produksi tahunan.

Dari sisi perdagangan, nilai ekspor batubara Indonesia tercatat mencapai US$ 23,49 miliar hingga September 2026. Sementara itu, nilai ekspor produk nikel olahan mencapai US$ 25,96 miliar hingga Agustus 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News