JAKARTA. Untuk kedua kalinya pemerintah kembali mempertemukan pihak perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan PT PLN (Persero) untuk membahas kekurangan pasokan batubara perusahaan listrik pelat merah tersebut. Harga pembelian batubara berkadar 5.200 kcal ke bawah untuk PLN ditetapkan sebesar US$ 40 sampai US$ 67,99 sesuai dengan harga terendah ekspor.Jaminan akan selesainya tetek bengek penambahan stok batubara PLN selama 30 hari disampaikan sendiri oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo, sejak Minggu (9/11) kemarin pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antara PLN dengan perusahaan PKP2B untuk mendapat kepastian pasok batubara sebesar 2,4 juta ton. Sebanyak 1,04 juta ton akan digunakan untuk menambah stok batubara tujuh pembangkit selama 30 hari sebelum badai dan hujan terus terjadi di laut. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk memproduksi listrik dalam penggunaan sehari-hari."Kita memanggil kontraktor PKP2B menggunakan pasal 12 dan 13 perjanjian itu sendiri di mana perusahaan harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Perlu diingat yang bisa kita handel itu hanya perusahaan yang PKP2B, kalau PLN biasa beli dari perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) demi mendapat harga lebih murah kita tidak bisa memanggil mereka. Karena yang berkontrak dengan pemerintah hanya yang PKP2B," kata Purnomo, Senin (10/11).Perlu diketahui jumlah perusahaan PKP2B yang tercatat di Departemen ESDM sebanyak 56 perusahaan. Pemerintah menurut Purnomo akan membahas kemampuan dari masing-masing PKP2B untuk dapat memenuhi total kebutuhan PLN sebanyak 2,4 juta ton tersebut.Ditambahkan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan, harga jual yang diminta pemerintah untuk pembangkit PLN adalah sesuai dengan harga terendah batubara kalori rendah 5.200 kcal ke bawah untuk ekspor. Namun, Bambang enggan menyebut berapa harga pasti yang diinginkan pemerintah.Menurut Maydin Sipayung, Managing Director PT Coalindo Energy, perusahaan yang mengelola harga Indonesian Coal Index, harga terendah batubara untuk ekspor dengan kadar kalori 5.200 kcal ke bawah berkisar pada US$ 40 sampai US$ 67,99 terkandung kadar air dan gas yang terkandung di dalamnya.Namun, dengan menekan perusahaan PKP2B untuk memasok batubara ke pembangkit PLN bukan berarti pemerintah berpihak kepada PLN. Purnomo mengaku menyayangkan sikap manja yang ditunjukkan PT PLN (Persero) tiap kali mengalami kekurangan stok batubara dengan terus berlindung di ketiak pemerintah."Permintaan sebanyak 2,4 juta ton kali ini seperti permintaan-permintaan PLN sebelumnya selalu mendadak. Sudah gitu kalau minta harus dituruti, sampai mengeluarkan ancaman mau impor. Tetapi bayarnya selalu telat 3 bulan," sindir Purnomo.Karena itulah, Purnomo mengaku sedang menyiapkan tiga peraturan menteri yang akan mengatur mengenai tata niaga batubara dalam negeri dan mulai diberlakukan tahun 2009. Pertama adalah peraturan menteri soal wajib pasok dalam negeri atau DMO, peraturan menteri yang akan mengatur soal harga, serta peraturan menteri yang menjadi petunjuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75/1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B yang mengharuskan perusahaan ntuk mengalihkan bentuk pembayaran royaltinya dari in cash ke in kind (dalam bentuk barang)."Untuk minyak kita selalu punya stok, tetapi batubara enggak ada. Makanya kita akan terbitkan aturan yang memberikan otorisasi buat PLN untuk membuat buffer stok nasional batubara untuk pembangkitnya. Jangan sampai kejadian kurang pasokan seperti ini terulang lagi," tegas Purnomo.Bambang menambahkan, buffer stok batubara itu nantinya akan dikelola oleh PT PLN Batubara, anak perusahaan PLN yang baru saja dibentuk untuk mengelola batubara. Jumlah batubara cadangan nasional yang akan dikelola PT PLN Batubara minimal sebanyak 33,75 juta ton, yang berasal dari porsi 13,5% jatah pemerintah dari hasil penjualan batubara PKP2B yang tadinya dibayarkan dalam bentuk uang menjadi dalam bentuk barang."Dengan mendapat batubara dalam bentuk in kind kita harapkan bisa mendapatkan blend batubara dengan kualitas yang baik. Kalau yang kalori rendah bisa digunakan oleh PLN, sementara yang kalori tinggi bisa di ekspor," ujar Bambang.Kisruh seretnya batubara PLN dimulai ketika PLN berkoar akan mengimpor batubara darfi Thailand, Cina, serta Australia karena perusahaan batubara dalam negeri enggan menjual dengan harga yang berlaku di pasar. Padahal ada tujuh pembangkit yang cadangan batubaranya tidak sampai 30 hari. Yaitu PLTU Suralaya yang hanya memiliki cadangan untuk 26 hari, PLTU Tanjung Jati B selama 25 hari, PLTU Cilacap selama 4 hari, PLTU Paiton unit 7 - 8 yang dioperasikan PT Paiton Energy Company serta unit 5 - 6 yang dioperasikan PT Pembangkit Jawa Bali rata-rata selama 12 hari. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Harga Batubara Untuk PLN US$ 40- US$ 67,99
JAKARTA. Untuk kedua kalinya pemerintah kembali mempertemukan pihak perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan PT PLN (Persero) untuk membahas kekurangan pasokan batubara perusahaan listrik pelat merah tersebut. Harga pembelian batubara berkadar 5.200 kcal ke bawah untuk PLN ditetapkan sebesar US$ 40 sampai US$ 67,99 sesuai dengan harga terendah ekspor.Jaminan akan selesainya tetek bengek penambahan stok batubara PLN selama 30 hari disampaikan sendiri oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo, sejak Minggu (9/11) kemarin pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antara PLN dengan perusahaan PKP2B untuk mendapat kepastian pasok batubara sebesar 2,4 juta ton. Sebanyak 1,04 juta ton akan digunakan untuk menambah stok batubara tujuh pembangkit selama 30 hari sebelum badai dan hujan terus terjadi di laut. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk memproduksi listrik dalam penggunaan sehari-hari."Kita memanggil kontraktor PKP2B menggunakan pasal 12 dan 13 perjanjian itu sendiri di mana perusahaan harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Perlu diingat yang bisa kita handel itu hanya perusahaan yang PKP2B, kalau PLN biasa beli dari perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) demi mendapat harga lebih murah kita tidak bisa memanggil mereka. Karena yang berkontrak dengan pemerintah hanya yang PKP2B," kata Purnomo, Senin (10/11).Perlu diketahui jumlah perusahaan PKP2B yang tercatat di Departemen ESDM sebanyak 56 perusahaan. Pemerintah menurut Purnomo akan membahas kemampuan dari masing-masing PKP2B untuk dapat memenuhi total kebutuhan PLN sebanyak 2,4 juta ton tersebut.Ditambahkan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan, harga jual yang diminta pemerintah untuk pembangkit PLN adalah sesuai dengan harga terendah batubara kalori rendah 5.200 kcal ke bawah untuk ekspor. Namun, Bambang enggan menyebut berapa harga pasti yang diinginkan pemerintah.Menurut Maydin Sipayung, Managing Director PT Coalindo Energy, perusahaan yang mengelola harga Indonesian Coal Index, harga terendah batubara untuk ekspor dengan kadar kalori 5.200 kcal ke bawah berkisar pada US$ 40 sampai US$ 67,99 terkandung kadar air dan gas yang terkandung di dalamnya.Namun, dengan menekan perusahaan PKP2B untuk memasok batubara ke pembangkit PLN bukan berarti pemerintah berpihak kepada PLN. Purnomo mengaku menyayangkan sikap manja yang ditunjukkan PT PLN (Persero) tiap kali mengalami kekurangan stok batubara dengan terus berlindung di ketiak pemerintah."Permintaan sebanyak 2,4 juta ton kali ini seperti permintaan-permintaan PLN sebelumnya selalu mendadak. Sudah gitu kalau minta harus dituruti, sampai mengeluarkan ancaman mau impor. Tetapi bayarnya selalu telat 3 bulan," sindir Purnomo.Karena itulah, Purnomo mengaku sedang menyiapkan tiga peraturan menteri yang akan mengatur mengenai tata niaga batubara dalam negeri dan mulai diberlakukan tahun 2009. Pertama adalah peraturan menteri soal wajib pasok dalam negeri atau DMO, peraturan menteri yang akan mengatur soal harga, serta peraturan menteri yang menjadi petunjuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75/1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B yang mengharuskan perusahaan ntuk mengalihkan bentuk pembayaran royaltinya dari in cash ke in kind (dalam bentuk barang)."Untuk minyak kita selalu punya stok, tetapi batubara enggak ada. Makanya kita akan terbitkan aturan yang memberikan otorisasi buat PLN untuk membuat buffer stok nasional batubara untuk pembangkitnya. Jangan sampai kejadian kurang pasokan seperti ini terulang lagi," tegas Purnomo.Bambang menambahkan, buffer stok batubara itu nantinya akan dikelola oleh PT PLN Batubara, anak perusahaan PLN yang baru saja dibentuk untuk mengelola batubara. Jumlah batubara cadangan nasional yang akan dikelola PT PLN Batubara minimal sebanyak 33,75 juta ton, yang berasal dari porsi 13,5% jatah pemerintah dari hasil penjualan batubara PKP2B yang tadinya dibayarkan dalam bentuk uang menjadi dalam bentuk barang."Dengan mendapat batubara dalam bentuk in kind kita harapkan bisa mendapatkan blend batubara dengan kualitas yang baik. Kalau yang kalori rendah bisa digunakan oleh PLN, sementara yang kalori tinggi bisa di ekspor," ujar Bambang.Kisruh seretnya batubara PLN dimulai ketika PLN berkoar akan mengimpor batubara darfi Thailand, Cina, serta Australia karena perusahaan batubara dalam negeri enggan menjual dengan harga yang berlaku di pasar. Padahal ada tujuh pembangkit yang cadangan batubaranya tidak sampai 30 hari. Yaitu PLTU Suralaya yang hanya memiliki cadangan untuk 26 hari, PLTU Tanjung Jati B selama 25 hari, PLTU Cilacap selama 4 hari, PLTU Paiton unit 7 - 8 yang dioperasikan PT Paiton Energy Company serta unit 5 - 6 yang dioperasikan PT Pembangkit Jawa Bali rata-rata selama 12 hari. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
